Oleh: Umar Faruq PENDAHULUAN Tema diskusi yang diangkat oleh Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai “Peny...
Oleh: Umar Faruq
PENDAHULUAN
Tema diskusi yang diangkat oleh Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai “Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara” merupakan tema yang sangat strategis, sensitif, sekaligus memiliki dimensi ketatanegaraan yang luas.
Persoalan ini bukan sekadar membahas boleh atau tidaknya seseorang melakukan penyadapan terhadap Presiden. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut batas kewenangan negara, perlindungan hak privasi, keamanan nasional, pengawasan terhadap kekuasaan, serta masa depan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Ada tiga persoalan mendasar yang harus dijawab. Pertama, apakah penyadapan terhadap Presiden dapat dibenarkan menurut hukum? Kedua, siapa yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan berdasarkan mekanisme hukum seperti apa? Ketiga, bagaimana negara menjamin agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, intimidasi, atau pembungkaman terhadap masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan?
1. MEMAHAMI LAWFUL INTERCEPTION
Lawful interception merupakan tindakan intersepsi atau penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh institusi atau aparat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, penyadapan tidak otomatis menjadi legal hanya karena dilakukan oleh institusi negara. Harus terdapat dasar hukum yang jelas, kewenangan yang sah, tujuan yang dibenarkan undang-undang, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang memadai.
Dalam negara hukum, kewenangan negara bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus dapat diuji berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, lawful interception harus dibedakan secara tegas dari unlawful interception, yaitu penyadapan yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum.
2. APAKAH PRESIDEN KEBAL DARI PENYADAPAN?
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kepentingan perlindungan keamanan dan privasi yang sangat tinggi. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kekebalan mutlak dari seluruh mekanisme hukum.
Penyadapan terhadap Presiden oleh pihak asing atau pihak yang tidak mempunyai kewenangan hukum merupakan persoalan serius yang dapat menyangkut pelanggaran privasi, keamanan nasional, bahkan kedaulatan negara.
Sebaliknya, apabila terdapat penyadapan dalam rangka penegakan hukum oleh institusi negara, tindakan tersebut harus diuji berdasarkan undang-undang yang memberikan kewenangan, tujuan penyadapan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasannya.
Prinsip yang harus dipegang adalah jabatan Presiden tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan penyadapan ilegal. Namun, jabatan Presiden juga tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk meniadakan supremasi hukum.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi.
3. LANDASAN HUKUM PENYADAPAN DAN PERLINDUNGAN HAM
Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk tujuan yang sah, termasuk keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Ketentuan tersebut harus dibaca secara bersamaan. Negara wajib menjaga keamanan nasional, tetapi pada saat yang sama wajib melindungi hak privasi setiap warga negara.
Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) mengatur larangan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Pasal 31 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan institusi yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Artinya, tidak semua lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Harus terdapat dasar atribusi kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Pasal 40 melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, dengan pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 42 ayat (2) mengatur pemberian rekaman informasi kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan tertulis pejabat yang berwenang.
Keempat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pasal 65 mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran tertentu atas ketentuan tersebut.
Namun, harus dipahami bahwa tidak setiap tindakan penyadapan otomatis merupakan tindak pidana berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi. Unsur-unsur tindak pidananya harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum.
Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Pasal 17 ICCPR memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensinya.
Ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi bukan hanya persoalan hukum nasional, melainkan juga bagian dari kewajiban HAM internasional Indonesia.
4. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG RELEVAN
Dalam membahas persoalan penyadapan, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan.
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu putusan penting yang menegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan pembatasan hak asasi manusia sehingga pengaturan mengenai kewenangan dan tata caranya harus memiliki dasar hukum yang memadai.
Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga penting karena membahas keabsahan intersepsi dan penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.
Selain itu, Putusan MK Nomor 94/PUU-XVI/2018 relevan untuk memperkaya pembahasan mengenai kewenangan intersepsi dan perlindungan kerahasiaan komunikasi.
Dari berbagai putusan tersebut, dapat dipahami bahwa penyadapan bukanlah tindakan biasa. Negara harus menjamin adanya kepastian hukum, pembatasan kewenangan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
5. MENGAPA PENYADAPAN DIKAITKAN DENGAN MASA DEPAN ORMAS DAN NEGARA?
Inilah bagian yang menurut saya sangat menarik dari tema diskusi tersebut.
Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam pendidikan, keagamaan, sosial, kebudayaan, advokasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum bagi keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan.
Ormas bukan alat kekuasaan, tetapi juga bukan entitas yang berada di luar hukum.
Negara tidak boleh menjadikan aktivitas kritik, advokasi, perbedaan pandangan, atau aspirasi organisasi sebagai alasan otomatis untuk melakukan pengawasan yang sewenang-wenang.
Kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan makar. Perbedaan pendapat bukanlah kejahatan. Pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Namun, kebebasan organisasi juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menghormati hukum, menjaga ketertiban umum, dan tidak melanggar hak orang lain.
Negara yang kuat bukanlah negara yang takut terhadap kritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi kebebasan masyarakat.
6. POTENSI PENYADAPAN MENJADI ALAT KEPENTINGAN POLITIK
Penyadapan memiliki Dan sisi yang berbeda.
Di satu sisi, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap korupsi, kejahatan terorganisasi, ancaman keamanan, dan tindak pidana tertentu.
Namun, di sisi lain, apabila disalahgunakan, penyadapan dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk mengumpulkan informasi pribadi lawan politik, mengintimidasi aktivis, mengawasi komunikasi organisasi kemasyarakatan tanpa dasar hukum, membocorkan percakapan pribadi, bahkan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Inilah persoalan yang harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai instrumen penegakan hukum berubah menjadi instrumen pengendalian politik.
Penyadapan harus diarahkan pada kepentingan penegakan hukum yang sah, bukan pada identitas, kedudukan, afiliasi organisasi, ataupun perbedaan pandangan politik seseorang.
Bahkan ketika alasan keamanan nasional digunakan, negara tetap harus mampu menjelaskan dasar kewenangan, kebutuhan, proporsionalitas, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
7. PERSPEKTIF ISLAM DAN ETIKA KENEGARAAN
Dalam perspektif Islam, persoalan penyadapan juga berkaitan dengan larangan memata-matai orang lain tanpa hak.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain."
Ayat tersebut mengandung prinsip perlindungan kehormatan, martabat, dan privasi manusia.
Namun, tindakan pengumpulan informasi untuk kepentingan penegakan hukum yang memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang sah harus dibedakan dari tindakan memata-matai secara sewenang-wenang.
Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip:
الضَّرَرُ يُزَالُ
Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan.
Negara wajib melindungi masyarakat dari ancaman, tetapi tindakan negara sendiri juga tidak boleh menimbulkan kemudaratan melalui penyalahgunaan kewenangan.
8. REKOMENDASI STRATEGIS
Pertama, Presiden dan seluruh warga negara harus memperoleh perlindungan keamanan serta privasi berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
Kedua, penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pihak berwenang, mempunyai tujuan yang sah, memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, organisasi kemasyarakatan harus dilindungi dari tindakan pengawasan dan intimidasi yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama, ormas wajib menghormati hukum dan menjaga kepentingan bangsa.
Keempat, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pengaturan penyadapan agar tidak terjadi tuHukum tindih kewenangan, kekosongan pengawasan, dan penyalahgunaan teknologi pengawasan.
Kelima, penegakan hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan kepentingan kekuasaan.
10. KESIMPULAN AKHIR
Persoalan penyadapan Presiden harus ditempatkan dalam kerangka supremasi konstitusi, perlindungan HAM, keamanan nasional, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Jangan hanya mempertanyakan siapa yang menyadap Presiden. Pertanyakan pula siapa yang mengawasi penyadap, siapa yang mengendalikan hasil penyadapan, dan bagaimana rakyat dilindungi apabila kewenangan tersebut disalahgunakan.
Sebab, persoalan terbesar dalam negara hukum bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya kewenangan menyadap, melainkan pada siapa yang mengawasi kewenangan tersebut agar tidakT berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.
Hukum harus melindungi negara dari ancaman, tetapi hukum juga harus melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan.
PENUTUP
Demikian telaah ini disusun sebagai bahan pemikiran dan kontribusi akademik dalam diskusi Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia.
Umar Faruq
Anggota Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat
RUJUKAN HUKUM DAN LITERATUR:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F, Pasal 28G, dan Pasal 28J.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XVI/2018.
10. Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 12.
Catatan: Tulisan ini merupakan telaah hukum dan pandangan analitis. Penentuan adanya pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa konkret tetap memerlukan pemeriksaan fakta, alat bukti, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lp
COMMENTS