OPINI: PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO NEGARAWAN, PUNYA KUASA, TAPI MEMILIH TIDAK MEMAKAINYA.

(By: Brigjen TNI (Purn) Dr. Freddy Sitinjak, SH., MH. Akademisi & Praktisi Hukum). Jakarta, Radar Metro Sejarah manusia penuh dengan kis...

(By: Brigjen TNI (Purn) Dr. Freddy Sitinjak, SH., MH. Akademisi & Praktisi Hukum).

Jakarta, Radar Metro

Sejarah manusia penuh dengan kisah pengkhianatan karena kekuasaan itu sangat menggoda. Lord Acton pernah mengingatkan kita 140 tahun yang lalu: _"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely."_

Makin besar kekuasaan, makin besar pula godaan untuk menyimpang. Itu bukan sekadar teori. Itu fakta yang berulang dalam sejarah.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, bangsa kita justru disuguhi sebuah contoh yang sebaliknya. Sebuah contoh tentang seorang pemimpin yang punya kuasa, tetapi memilih untuk tidak memakainya.

Saya merujuk pada sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kalau Presiden Prabowo itu seorang politisi biasa, jalan yang paling mudah adalah menyelamatkan Gibran. Beliau tahu persis, di belakang Gibran ada lebih dari satu juta basis relawan. Secara hitungan politik, sangat rugi jika Gibran jatuh. Ada 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Kalau beliau mau, beliau bisa menekan partai-partai politik agar usulan itu berhenti di laci.

Tetapi beliau tidak melakukan itu.

Ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, beliau menyampaikan melalui Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan: "Itu wewenang daripada yudikatif."

Ketika DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat, beliau membiarkannya berjalan sesuai mekanisme konstitusi.

Ketika Gibran datang dan menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri, beliau tidak melarang. Beliau hanya memberi saran agar Gibran tetap berjuang di jalur hukum yang sah.

Mengapa?

Karena pada hari pelantikan, 20 Oktober 2024, beliau telah bersumpah di hadapan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945:

"...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya..."

Kata kuncinya adalah: selurus-lurusnya. Juga untuk orang terdekatnya.

Kita semua tahu, Gibran itu sudah seperti anak bagi beliau. Presiden Prabowo sendiri pernah menyampaikan, Gibran sudah seperti anaknya. Dan Gibran mengulangi kalimat tsb didepan awak media, setelah selesai menemui Presiden Prabowo pada 10 november 2026.Tetapi justru di sinilah ujian seorang negarawan yang paling berat. Bukan saat berhadapan dengan musuh, melainkan saat harus memilih antara menyelamatkan orang yang disayang, atau menyelamatkan konstitusi.

*Di sinilah letak perbedaan antara politisi dan negarawan.*

*Politisi memikirkan pemilu berikutnya. Negarawan memikirkan generasi berikutnya.*

*Politisi akan menyelamatkan Gibran demi suara. Negarawan akan membiarkan konstitusi berjalan, walaupun sakit, demi generasi berikutnya.*

*Dan inilah yang membedakan seorang negarawan. Punya kuasa, tetapi memilih tidak memakainya.*

Cara paling tulus menyayangi seseorang adalah membiarkannya memilih jalannya sendiri. Dan cara paling tulus mencintai negeri adalah tunduk pada konstitusi, tidak mencampuri wewenang lembaga lain, seberat apa pun itu.

Lord Acton mengatakan kekuasaan cenderung korup. Presiden Prabowo membuktikan sebaliknya: kekuasaan itu bisa ditahan dengan sumpah dan konstitusi.

Jangan takut untuk introspeksi dan mengevaluasi diri, baik secara individu maupun berorganisasi. Koreksi itu awal dari perbaikan.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah salah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengoreksi kesalahannya sendiri sebelum dikoreksi oleh sejarah. Semoga dan semoga Bangsa dan Negeriku semakin maju dan jaya kedepannya.

Damanik