Status Ria Norsan Belum Jelas? KPK dan Mabes Polri Diminta Buka Data Secara Transparan ke Publik!

JAKARTA, RM 9 NOVEMBER 2026 —Di penghujung tahun 2026, DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) secara resmi kembali menya...

JAKARTA, RM

9 NOVEMBER 2026 —Di penghujung tahun 2026, DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) secara resmi kembali menyampaikan sorotan mendalam sekaligus desakan tegas terkait dua kasus besar yang menyeret nama Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pertama, dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam tahun 2015 yang menjerat nama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai saksi. Kedua, dugaan penyimpangan pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang telah menjerat sejumlah tersangka namun dinilai belum tuntas sepenuhnya.

 

Melalui Juru Bicara MAUNG, Hadi Wijaya, organisasi ini meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk tidak menunda-nunda lagi. Kejelasan dan penyelesaian yang adil di kedua kasus ini adalah ujian nyata bagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

 

 SOROTAN PERTAMA — KASUS JALAN SEKABUK–SEI SEDERAM & SEBUKIT RAMA: SETAHUN BELUM ADA SATU PUN DITAHAN

 

Sudah lebih dari setahun sejak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun yang ditahan. Ketiga tersangka tersebut adalah Lutfi Kaharuddin (Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima), Abdurrahman (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), dan Idi Syafriadiadi (Ketua Pokja Pengadaan). KPK menyebut masih melengkapi berkas dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

 

Sementara itu, nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang saat ini berstatus saksi telah diperiksa sebanyak dua kali, namun belum ada kejelasan apakah statusnya akan ditingkatkan atau tetap saksi. Hal ini semakin memicu keraguan di kalangan masyarakat.

 

"Pasal 21 KUHAP sudah jelas: penahanan dapat dilakukan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, asalkan ada dua alat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Penahanan tidak harus menunggu selesainya penghitungan kerugian negara. Jika syarat belum terpenuhi, jelaskan secara terbuka apa yang masih kurang. Jika sudah terpenuhi, mengapa belum dilaksanakan? Rakyat berhak tahu, tidak boleh ditebak-tebakan," tegas Hadi Wijaya.

 

Beliau menambahkan: "Kami tidak menuduh siapa pun bersalah sebelum ada putusan hakim. Tapi publik berhak mendapatkan kepastian: apakah Ria Norsan akan tetap saksi atau akan ditingkatkan statusnya? Apakah tiga tersangka akan segera ditahan atau tidak? Jangan biarkan rakyat menunggu dalam ketidakpastian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun." Tegasnya. Senin (09/11/26). 

 

SOROTAN KEDUA — KASUS BP2TD MEMPAWAH: GEDUNG MEWAH YANG MENJADI SAKSI BISU KORUPSI BERJAMAH

 

BP2TD Mempawah merupakan lembaga diklat milik Kementerian Perhubungan pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan. Proses pembangunannya dinyatakan bermasalah sejak awal, bahkan sebelum proyek itu dimulai pada tahun 2016. Sejumlah nama mentereng — Prayitno, Joni Isnaini, Erry Iriansyah, Rajali Bustam, Nurlela, dan Ghazali — telah dijebloskan ke penjara. Namun DPP MAUNG menilai kasus ini belum selesai tuntas. Masih ada kemungkinan pihak lain yang terlibat namun belum terungkap.

 

Berkaitan dengan hal ini, DPP MAUNG juga menyampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto:

 

"Kami menyampaikan selamat bertugas dan sukses untuk Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, penegakan hukum semakin berjalan tegas, independen, dan tidak memandang siapa pun yang terlibat. Termasuk di antaranya, segera tuntaskan kasus BP2TD Mempawah secara menyeluruh. Jangan berhenti pada tersangka yang sudah ada, telusuri sampai ke akar-akarnya siapa saja yang terlibat di balik layar," ujar Hadi Wijaya.

 

DASAR HUKUM YANG MENDASARI SOROTAN:

 

Pasal 21 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981): Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka jika ada dua alat bukti yang cukup dan alasan yang patut diduga ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tidak menunggu selesainya penghitungan kerugian negara.

 

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK — Pasal 4 huruf a & Pasal 7 ayat (1): KPK berwenang menyelidiki semua kasus korupsi tanpa memandang jabatan, dan wajib bersifat mandiri serta bebas dari pengaruh pihak mana pun.

 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1): Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara korupsi. Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan atau kedudukan.

 

DESAKAN TEGAS DPP LSM MAUNG:

 

Pertama — Kepastian Status Tersangka dan Saksi: KPK harus memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan belum dilaksanakannya penahanan terhadap tiga tersangka kasus jalan Mempawah, serta kejelasan status Ria Norsan dalam batas waktu yang wajar.

 

Kedua — Usut Tuntas BP2TD: Kasus BP2TD Mempawah tidak boleh berhenti pada tersangka yang sudah diproses. Telusuri jaringan lengkap, aliran dana, dan siapa saja yang mengambil keuntungan dari proyek yang mangkrak tersebut.

 

Ketiga — Transparansi Berkala: Perkembangan kedua kasus harus disampaikan secara terbuka dan berkala kepada publik. Jangan gunakan alasan "masih berproses" sebagai alasan untuk menutup informasi dari masyarakat.

 

Keempat — Buktikan Bahwa Hukum Sama untuk Semua: Ini adalah ujian kredibilitas. Jika kasus ini hanya menyentuh pihak yang lemah sementara yang berkuasa terlewat, kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum akan semakin runtuh. Tunjukkan bahwa hukum benar-benar tajam ke atas maupun ke bawah.

 

"Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari. Rakyat Mempawah, rakyat Kalimantan Barat, dan seluruh rakyat Indonesia sedang memperhatikan. Selesaikan dengan tegas, tuntas, dan adil. Itulah hak rakyat yang tidak boleh ditawar," pungkas Juru Bicara MAUNG, Hadi Wijaya.

 

DPP LSM MAUNG akan terus mengawal kedua kasus ini sampai benar-benar selesai dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mata rakyat tidak tertutup, suara kebenaran tidak akan dipadamkan.

 

DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG)

Mengawal Hukum, Membela Keadilan Rakyat — Tidak Ada yang Kebal Hukum!

 

Lp