Takut Diusir, Pedagang Pinka Terpaksa Bayar Pungli ke Mantan Pedagang

TULUNGAGUNG, RM Sejumlah pedagang aktif di kawasan Taman Pinka mengaku resah akibat praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan ole...

TULUNGAGUNG, RM

Sejumlah pedagang aktif di kawasan Taman Pinka mengaku resah akibat praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum mantan pedagang. Demi tetap bisa berjualan, para pedagang terpaksa menyerahkan sejumlah uang karena takut diusir dari lapak yang saat ini mereka tempati.

Salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pungutan tersebut tidak disertai dasar hukum maupun aturan resmi dari pemerintah daerah.

“Kalau tidak bayar, kami takut nanti dipersulit atau diusir. Mereka bilang dulu yang menguasai tempat ini,” ujarnya dengan nada khawatir.

Menurut pengakuan pedagang, pungli dilakukan secara rutin dengan dalih beragam, mulai dari uang keamanan, uang koordinasi, hingga iuran kebersamaan. Namun dalam praktiknya, tidak ada kejelasan peruntukan dana, tidak ada kwitansi, serta tidak dikelola oleh paguyuban resmi.

Ancaman Terselubung

Meski tidak disampaikan secara terang-terangan, para pedagang merasakan adanya tekanan psikologis. Isu pengusiran, pengacauan lapak, hingga intimidasi verbal menjadi momok yang membuat pedagang memilih diam.

“Kami ini pedagang kecil, modal pas-pasan. Kalau sampai terusir, mau makan apa keluarga kami,” tambah pedagang lain.

Kondisi tersebut membuat para pedagang berada pada posisi lemah dan sulit melawan, terlebih pelaku pungli disebut-sebut memiliki pengaruh karena pernah berjualan lebih dulu di lokasi tersebut.

Diduga Langgar Hukum

Praktik pungli ini dinilai berpotensi melanggar hukum. Pungutan tanpa dasar hukum, apalagi disertai paksaan atau ancaman, dapat dikategorikan sebagai pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Pengamat kebijakan publik menilai, pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan ruang publik.

“Jika benar dilakukan oleh mantan pedagang tanpa kewenangan, ini jelas pungli. Pedagang yang membayar karena takut tidak bisa dianggap rela,” tegasnya.

Harapan Penertiban

Para pedagang berharap Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penertiban dan memberikan kepastian hukum. Mereka meminta adanya perlindungan agar bisa berdagang dengan tenang tanpa tekanan dan pungutan ilegal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait. Pedagang berharap suara mereka tidak lagi diabaikan dan praktik pungli di Taman Pinka segera dihentikan.

Santoso