RABAT BETON BTN LALOMBAA RETAK SEBELUM DIGUNAKAN, DPD LSM LIRA: TAHAN PEMBAYARAN, JANGAN CAIRKAN SEBELUM EVALUASI TERBUKA

Kolaka, RM 24 Desember 2025 - DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menegaskan sikap kerasnya terhadap proyek Rabat Beton di tengah pemukiman BTN La...

Kolaka, RM

24 Desember 2025 - DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menegaskan sikap kerasnya terhadap proyek Rabat Beton di tengah pemukiman BTN Lalombaa yang diduga berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kolaka. Bangunan rabat beton belum digunakan secara maksimal, namun retak di berbagai titik, dengan indikasi kuat mutu pekerjaan jauh dari spesifikasi teknis.

Ironisnya, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi kegiatan, sehingga publik sama sekali tidak mengetahui nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana, maupun masa kontrak. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut berjalan tanpa kontrol publik dan minim pengawasan teknis.

Media ini telah mencoba menghubungi Dinas PKP melalui pesan singkat WhatsApp dan mendatangi kantor dinas, namun tidak ada respon dari pejabat yang berwenang, termasuk Kepala Bidang Amin. Bahkan, beberapa kali kunjungan ke kantor dinas selalu dengan alasan tidak ada di tempat. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya permainan besar di balik proyek-proyek Dinas PKP.

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka memerintahkan penahanan pencairan anggaran dan evaluasi teknis terbuka. "Kalau pekerjaan ini memang sesuai spesifikasi teknis, silakan cairkan anggarannya secara terbuka. Tapi kalau terbukti sebaliknya, maka tidak ada kompromi: dananya harus dikembalikan ke kas negara/daerah," tegas DPD LSM LIRA Kolaka.

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka memberikan ultimatum 3 x 24 jam kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka untuk:

1. Turun langsung ke TKP,

2. Melakukan evaluasi fisik dan mutu bangunan rabat beton,

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik.

Apabila tuntutan ini diabaikan, maka DPD LSM LIRA Kolaka akan:

1. Melayangkan laporan resmi ke APIP Provinsi Sulawesi Tenggara,

2. Mendorong audit lanjutan oleh BPK,

3. Serta membuka ruang pelaporan ke APH atas dugaan pembiaran dan kelalaian pengawasan. 🚨

Adi