Empat Proyek Jalan di Gayo Lues Disorot: Kontrak Oktober 2025, Uang Muka 30% Cair, Progres 0%

Pokja ULP dan Dinas PUPR Diminta Bertanggung Jawab, Aparat Hukum Diharap Turun Tangan Blangkejeren, RM 15 Desember 2025 Empat paket proyek p...

Pokja ULP dan Dinas PUPR Diminta Bertanggung Jawab, Aparat Hukum Diharap Turun Tangan

Blangkejeren, RM

15 Desember 2025 Empat paket proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski kontrak telah ditandatangani sejak Oktober 2025 dan uang muka sebesar 30 persen telah dicairkan kepada rekanan, hingga pertengahan Desember ini progres fisik keempat proyek masih nol persen.

Berdasarkan informasi dari sumber teknis yang mengetahui detail proyek, sesuai ketentuan kontrak, rekanan wajib melakukan mobilisasi maksimal 14 hari setelah kontrak efektif. Apabila terjadi deviasi progres lebih dari minus 10 persen, Dinas PUPR berkewajiban menggelar Show Cause Meeting (SCM) dan mengambil langkah tegas, mulai dari peringatan keras hingga pemutusan kontrak.

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Hingga kini tidak terlihat aktivitas pekerjaan apa pun. Tidak ada alat berat, tidak ada mobilisasi tenaga kerja, bahkan material dasar pun belum tersedia. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa perusahaan pemenang tender tidak memiliki kapasitas riil sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran.

Sorotan tajam juga mengarah ke Pokja ULP Gayo Lues, yang diduga meloloskan dan memenangkan perusahaan dengan dokumen penawaran bermasalah. Dugaan tersebut mencakup rekayasa data peralatan, ketersediaan material, hingga kesiapan operasional perusahaan.

Adapun empat proyek yang diduga mangkrak tersebut yakni:

1. PT Sari Bumi Prima

Rehabilitasi Jalan Sp. MAN – Pesantren Salahuddin (DOKA)

Nilai kontrak: Rp970.634.426

2. PT Sari Bumi Prima

Rekonstruksi Jalan Blower – Pesantren Salahuddin (DBH Sawit)

Nilai kontrak: Rp1.724.625.131

3. PT Nusantara Utama Konstruksi

Rehabilitasi Jalan Penampaan – Blangtemung (DOKA)

Nilai kontrak: Rp1.829.964.443

4. CV Milan

Rehabilitasi Jalan Telkom – Melati (DOKA)

Nilai kontrak: Rp480.371.604

Sumber teknis menyebut, dengan volume pekerjaan yang relatif kecil, proyek-proyek tersebut seharusnya sudah dapat diselesaikan hingga 100 persen dalam waktu sekitar satu bulan atau 30 hari kerja, jika dokumen penawaran dan kesiapan perusahaan benar-benar sesuai fakta.

> “Sudah dua bulan sejak kontrak ditandatangani, tapi alat mobilisasi saja tidak ada. Ini bukan soal cuaca atau bencana, ini soal kemampuan rekanan dan kelalaian pengawasan,” ujar sumber tersebut.

Karena kontrak ditandatangani jauh sebelum bencana alam melanda Gayo Lues, keterlambatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Dengan demikian, seluruh risiko keterlambatan diduga murni akibat ketidakmampuan rekanan serta lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat kini mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Polda Aceh, turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari pencairan uang muka, keabsahan dokumen tender, hingga peran Pokja ULP dan pejabat teknis terkait.

Publik menilai, jika dibiarkan, praktik semacam ini berpotensi menjadi pola lama: proyek jalan mangkrak, uang negara menguap, dan rakyat kembali menjadi korban. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum kini menjadi taruhan utama.

(Tim)