Rotasi Pejabat Berlapis di Akhir Tahun Dinilai Memperparah Kaburnya Akuntabilitas Proyek Pemda Kolaka

Kolaka, RM 13 Desember 2025 DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai pola rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sepanjan...

Kolaka, RM

13 Desember 2025 DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai pola rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sepanjang tahun 2025, khususnya menjelang akhir tahun anggaran, semakin memperburuk akses koordinasi dan klarifikasi terhadap proyek-proyek pemerintah.

Rotasi tersebut tidak terjadi sekali, melainkan dilakukan secara berangsur. Bahkan sebelum bulan Desember 2025, beberapa OPD telah mengalami pergantian pejabat. Puncaknya, pada 3 Desember 2025, tercatat sedikitnya 17 posisi strategis kembali di-reshuffle.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jabatan yang belum definitif, sehingga sangat besar kemungkinan akan kembali terjadi rotasi susulan.

“Jika rotasi dilakukan berulang dan berlapis di penghujung tahun, sementara proyek berjalan dan anggaran hampir tutup buku, maka yang terjadi bukan penguatan birokrasi, melainkan kekosongan tanggung jawab,” tegas Bup. LSM LIRA Kabupaten Kolaka.

Dampak Nyata di Lapangan

DPD LSM LIRA Kolaka mencatat, pola rotasi berangsur ini melahirkan jawaban seragam saat publik atau lembaga kontrol sosial melakukan klarifikasi:

* Pejabat baru menyatakan belum mengetahui detail pekerjaan karena baru menjabat.

* Pejabat lama menyatakan tidak lagi berwenang karena sudah dipindahkan.

Akibatnya, proses klarifikasi proyek publik menjadi buntu, sementara pekerjaan tetap berjalan atau telah dicairkan anggarannya.

Bertentangan dengan Prinsip Administrasi Pemerintahan

Praktik tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi, antara lain:

1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memenuhi asas akuntabilitas dan kepastian hukum. Rotasi berulang tidak boleh memutus rantai tanggung jawab administrasi.

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan publik wajib menyediakan informasi proyek secara utuh dan berkelanjutan, tanpa terhalang oleh mutasi pejabat.

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan anggaran harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan meskipun terjadi pergantian pejabat.

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020

Mengatur kewajiban serah terima dokumen, data, dan tanggung jawab secara lengkap dalam setiap pergantian jabatan.

Tegasan Sikap

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menegaskan:

* Rotasi jabatan tidak boleh menjadi alat mengaburkan tanggung jawab proyek.

* Serah terima jabatan wajib disertai memori jabatan yang substansial, bukan formalitas.

* Inspektorat Daerah harus melakukan pengawasan khusus terhadap OPD yang mengalami rotasi berulang di tahun anggaran berjalan.

Jika pola ini dibiarkan, maka publik akan terus dihadapkan pada kebuntuan klarifikasi, sementara proyek-proyek tetap berjalan tanpa pengawasan efektif.

Sampai berita ini di tayangkan media ini masi berusaha mengkonfirmasi bupati Kolaka dan dinas terkait tujuan rotasi tersebut 

Dan jika ada beranggapan lain dari Aspirasi ini silahkan klarifikasi. Yang pasti kami tidak menuding tapi ini fakta Administrasi

Reporter; Adi agung