DPD LSM LIRA Kolaka: Pekerjaan Proyek Pedestrian By Pass II Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi dan Diragukan Efektif Mengatasi Genangan Air

Kolaka, RM 21 NOVEMBER 2025 Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Kolaka kembali menyoroti pelaksanaan proyek ...

Kolaka, RM

21 NOVEMBER 2025 Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Kolaka kembali menyoroti pelaksanaan proyek Pembuatan Pedestrian By Pass II yang berlokasi di Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Proyek ini, yang dikerjakan oleh CV. Geometri Engineer, tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp 3,509 Miliar dengan waktu pelaksanaan 85 hari kalender.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan dokumentasi visual yang diterima, LSM LIRA Kolaka menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dari aspek teknis maupun administratif.

1. Dugaan Ketidaksesuaian Material dan Metode Pengerjaan

Hasil pengamatan awal menunjukkan beberapa indikasi, di antaranya:

Penggunaan papan kayu tipis sebagai lantai kerja yang tampak tidak rata serta berpotensi memengaruhi hasil pengecoran.

Cetakan dan susunan material yang tampak tidak presisi, menimbulkan keraguan terhadap kualitas struktur pedestrian.

Metode pengerjaan pada beberapa titik terlihat tidak mencerminkan standar konstruksi sesuai spesifikasi umum pekerjaan publik.

2. Kekhawatiran Kemampuan Drainase Mengatasi Genangan

LIRA Kolaka juga menyoroti kondisi saluran drainase di lokasi proyek, di mana masih terlihat:

Genangan air di dasar saluran.

Kemiringan dan elevasi saluran yang diragukan kemampuannya menghantarkan aliran air secara optimal.

Kualitas pasangan batu yang terlihat kurang rapi dan berpotensi memengaruhi kekuatan struktur saluran.

Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa desain maupun pengerjaan drainase tidak sepenuhnya mendukung tujuan utama proyek, yaitu mengurangi masalah genangan di kawasan tersebut.

3. Papan Informasi Tidak Mencantumkan Volume Pekerjaan

DPD LSM LIRA Kolaka juga menemukan bahwa papan informasi proyek tidak mencantumkan volume pekerjaan, yang merupakan bagian penting dari transparansi publik.

LIRA Kolaka menegaskan bahwa praktik tidak mencantumkan volume tidak boleh menjadi kebiasaan, karena:

Mengurangi hak publik untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibiayai menggunakan APBD.

Menyulitkan proses pengawasan oleh masyarakat.

Bertentangan dengan semangat transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik.

LSM LIRA Kolaka meminta agar ke depan setiap pelaksana proyek wajib mencantumkan volume pekerjaan secara jelas, agar publik dapat melakukan kontrol sosial secara efektif.

4. Mendesak Pemerintah Daerah Melakukan Evaluasi

DPD LSM LIRA Kolaka meminta kepada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka untuk melakukan evaluasi teknis terhadap progres dan kualitas pekerjaan.

Melakukan pengawasan lebih ketat pada sisa masa pelaksanaan proyek.

Menghadirkan klarifikasi terbuka terkait metode dan spesifikasi konstruksi yang digunakan di lapangan.

5. Komitmen LSM LIRA Kolaka

Sebagai lembaga kontrol sosial, LIRA Kolaka menegaskan bahwa temuan ini masih berupa dugaan awal dan akan terus dipantau. Jika ditemukan bukti pelanggaran yang lebih kuat, LIRA Kolaka akan menyampaikan laporan lanjutan kepada instansi pengawas terkait.

A3