Beredar nya 15 Oknum ASN,dikubu raya Bakal dipecat

Kubu Raya, RM Adanya informasi mengenai adanya rencana pemecatan terhadap 15 orang ASN di Kubu Raya, harus nya tidak terjadi. Pengamat...

Kubu Raya, RM

Adanya informasi mengenai adanya rencana pemecatan terhadap 15 orang ASN di Kubu Raya, harus nya tidak terjadi.

Pengamat hukum Kalimantan barat, Herman Hofi.SH,MH dalam relis nya mengatakan,Pemecatan terhadap ASN perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian dan belandaskan prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yg mengedepankan pembinaan bukan pembinasaan. , Dalam konteks manajemen ASN, sanksi berat pemecatan adalah bersifat ultimum remedium, bukan solusi yang tergesa-gesa dan menunjukkan kegagah gagahan.

Esensi manajemen ASN adalah pembinaan bukan pembinasaan alias pemecatan. filosofi utama dalam birokrasi adalah membangun kapasitas dan memastikan ASN menjadi profesional, bukan sekadar mencari-cari kesalahan. Jika sanksi dijatuhkan, terutama pemecatan, maka pertanyaan nya adalah apakah upaya pembinaan , dan pencegahan sudah dilakukan belum ? Kalau sudah dilakukan seperti apa pembinaan yang sudah dilakukan? 

​Bagian kepegawaian pada pemda Kubu Raya memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk terlebih dahulu mengidentifikasi akar masalah. Apakah pelanggaran tersebut disebabkan oleh ketidak pahaman aturan atau kelemahan dalam sistem pengawasan ? Pernah dilakukan pemahaman terhadap ASN yg bersangkutan. Bagian Kepegawain tidak boleh hanya menyalahkan tampa pembinaan. Jika selama ini ada kelemahan pada pembinaan maka kepala kepegawaian itu harus nya bertanggung jawab. bukan hanya menyalahkan ASN dan melaporkan pada Bupati ketidak beresan ASN tsb.,

 Dan Bupatipun harus memgevaluasi kinerja bagian kepegawaian. Bukan asal pecat jak. Sanksi disiplin harus bersifat edukatif dan korektif, memaksa ASN yang bersangkutan memperbaiki diri tanpa kehilangan pekerjaan dan potensi kontribusi mereka.

​

​Kita harus pahami bahwa Pemecatan terhadap ASN, apalagi dalam] jumlah yg signifikan, memiliki dampak negatif yang cukup besar. Antara lain Kehilangan ASN berarti hilangnya investasi pelatihan dan pengalaman yang sudah ditanamkan. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk proses rekrutmen dan pelatihan pengganti. Sementara pemda sendiri kekurangan pegawai. Rasio jumlah ASN dengan jumlah penduduk sangat pincang.

Selain itu Pemecatan tsb akan berdampak pada keluarga ASN yang bersangkutan, meningkatkan risiko masalah sosial dan ekonomi. Bagaimana dengan keluarga nya ? Anak-anak nya? hal seperti ini harusnya menjadi perhatian bupati.

Selain itu terlalu mudahnya melakukan pemecatan dapat menurunkan moral kerja dan menimbulkan ketakutan di kalangan ASN lain, yang justru menghambat inisiatif dan inovasi. Apalah artinya kalau ASN hanya datang duduk tamda tangan absen namun tidak ada yg diperbuat nya. 

​

​Sebelum mengambil keputusan pemecatan, bupati harus nya memperhatikan sanksi yang dijatuhkan mengikuti hirarki dan proporsionalitas yang ketat. Jika ada ASN yang bermasalah harusnya ada program pembinaan atau pelatihan khusus terkait integritas, disiplin, dan etika profesi.

Sekali lagi bahwa Pemecatan hanya boleh diterapkan untuk pelanggaran berat yang bersifat mendasar, seperti korupsi, tindakan kriminal serius, atau pelanggaran disiplin yang berulang dan tidak dapat ditoleransi setelah seluruh upaya pembinaan gagal.

Dan apabila sudah sangat terpaksa harus di sangsi berat berupa pemecatan maka harus dipastikam seluruh proses penjatuhan sanksi wajib berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, khususnya P P No. 94 Th 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini mensyaratkan adanya proses pemeriksaan yang ketat dan adil (due process).

​Sanksi disiplin tidak boleh diputuskan tanpa ada Pemeriksaan (BAP) yang komprehensif untuk membuktikan pelanggaran. Dan ASN tsb harus diberikan kesempatan yang cukup untuk membela diri dan mengajukan bukti.

Dan yang sangat penting Keputusan sanksi harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi atau tekanan politik.

​Penegakan disiplin ASN yang kuat tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan dalam prosesnya. Tanpa due process yang memadai, pemecatan justru berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Sebaiknya

​Pemerintah Kubu Raya lebih mengedepankan pendekatan pembinaan mengingat pemecatan adalah langkah yang harus dihindari jika masih ada peluang perbaikan.

Sumber Relis " Herman Hofi Munawar ,SH,MH

Pengamat Hukum.

Kalimantan Barat

( Radar Metro )