PRAKTISI HUKUM MENYAYANGKAN TINDAKAN LURAH BULUROKENG ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ASN)

Sulsel, RM Media radar metro .mengkonfirmasi melalui chat camat BIRINGKANAYA Juliaman S,SOs jam 11/43.pada hari kamis 16 Oktober 2025 yang ...

Sulsel, RM

Media radar metro .mengkonfirmasi melalui chat camat BIRINGKANAYA Juliaman S,SOs jam 11/43.pada hari kamis 16 Oktober 2025 yang melingkupi kelurahan bulurokeng terkait lahan sengketa yang di beli lurah bulurokeng.Muh mahar S.STP.M,sp.

Dalam isi percakapan chat nya:

Tabe kami dari media radar metro mau comfirmasi bagaimana tanggapan BPK camat, selaku camat BIRINGKANAYA dengan adanya dugaan lurah Bulurokeng membeli lahan masyarakatnya sendiri .

Jawab camat biringkanaya "Ijin, karena sudah berproses hukum kita ikuti saja proses hukumnya"

Lalu media radar metro bertanya lagi. "Apakah menurut bpk camat.dengan tindakan lurah bulurokeng membeli lahan yang bersengketa punya warganya bisa di benarkan..dan sampai sekarang tidak ada jawaban, di tempat terpisah media radar metro mendatangi kantor lurah Bulurokeng jam 12/15 WIB .di JLN.PROF.DRS SUTAMI.untuk investigasi selanjutnya.namun lurah Muh.mahar tidak ada di tempat".

SAMSUDIN HAMID SH.selaku pratisi Hukum dan juga ketua AVOKASI PROPINDO SULAWESI SELATAN.Mengatakan Sangat menyayangkan atas tindakan lurah Bulurokeng atas penyalahgunaan jabatannya Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang lurah tidak diperbolehkan membeli tanah yang sedang bersengketa, terutama dari warganya sendiri. Tindakan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius dan melanggar kode etik ASN. ungkapnya.ketika di comfirmasi di kediamanya.perum BTN Bulurokeng permai.

Samsudin Hamid SH melanjutkan. mengapa tindakan tersebut dilarang dan berisiko:

Karena lurah memiliki tugas untuk memediasi dan membantu menyelesaikan sengketa tanah warganya, bukan memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Membeli tanah yang sedang bersengketa akan mengancam netralitas dan objektivitasnya sebagai pejabat publik. Apalagi Membeli tanah bersengketa berpotensi dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, karena lurah dapat menggunakan posisinya untuk menekan warga agar menjual tanahnya dengan harga yang tidak layak.

Masih Samsudin SH.INI ASPEC Hukumnya. Jual beli tanah yang masih bersengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dibatalkan di kemudian hari. Pembeli, termasuk lurah, berisiko kehilangan uang dan tidak mendapatkan hak atas tanah tersebut jika sengketa dimenangkan oleh pihak lain.

Jika terbukti melanggar, lurah dapat dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan aturan kepegawaian, termasuk diberhentikan dari jabatannya.

 Apabila ada unsur penipuan atau penyerobotan hak milik orang lain, tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 385 KUHP.

Tindakan semacam ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencoreng citra lurah sebagai pelayan publik yang seharusnya jujur dan adil. tambahnya.

Pada Intinya, dalam kasus sengketa tanah, lurah harus bertindak sebagai penengah yang netral. Tindakan membeli tanah tersebut akan membuatnya menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga secara otomatis menghilangkan netralitasnya dan melanggar kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN.tutupnya.(AD)