LIRA Kolaka Bongkar Kejanggalan Pelepasan Lahan PT IPIP di Kawasan KPHP Unit XI Mekongga Selatan

Kolaka, RM 13 Oktober 2025- DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka meminta klarifikasi kepada UPTD KPHP Unit XI Mekongga S...

Kolaka, RM

13 Oktober 2025- DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka meminta klarifikasi kepada UPTD KPHP Unit XI Mekongga Selatan terkait dugaan penyimpangan dalam pelepasan lahan yang dikelola oleh PT IPIP di dalam kawasan hutan negara.

Informasi terbaru menunjukkan bahwa "Tali Asih" yang diklaim sebagai ganti rugi tanaman hanyalah akal-akalan. Di dalam kawasan hutan tidak terdapat tanaman milik masyarakat, kecuali jika wilayah itu termasuk dalam program Perhutanan Sosial. Pemberian "Tali Asih" dengan alasan ganti rugi tanaman dinilai tidak relevan dan tidak berdasar hukum.

"Kalau alasannya ganti rugi tanaman, maka harus ada bukti jenis tanaman, jumlah, dan daftar per petak. Tapi di kawasan hutan negara, itu tidak ada. Jadi perhitungan ganti rugi berdasarkan luas hektar jelas tidak nyambung dan sangat janggal," tegas Amir, Bup. LIRA Kolaka.

LSM LIRA Kolaka juga menyoroti dugaan adanya kerja sama non-formal antara oknum KPHP dan Pemerintah Desa Lamedai dalam proses pelepasan lahan tersebut, yang berpotensi menjadi modus keuntungan pribadi.

- Kami meminta klarifikasi terkait dasar hukum, dokumen verifikasi teknis, dan daftar penerima kompensasi.

- Jika dalam tujuh hari kerja tidak ada jawaban resmi dari pihak KPHP, kami akan melanjutkan laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sultra dan Ombudsman RI Perwakilan Sultra, serta membuka hasil temuan lapangan ke publik.

"Kami ingin kebenaran terungkap. Kalau benar sesuai aturan, silakan tunjukkan bukti tertulis. Tapi kalau tidak bisa dijelaskan, publik berhak tahu bahwa ini permainan atas nama rakyat," pungkas Amir.

Saat di konfirmasi salah satu kepala KPHP melalui media watdsap dengan nomor 0852-XXXX-X437 perihal dugaan tersebut Wahyu tidak merespon media ini sampai berita ini di tayangkan

Reporter; Adi agung