KONSOLIDASI WARGA KOLAKA, TOLAK WNA ILEGAL DAN TUNTUT PENEGAKAN HUKUM TEGAS

KOLAKA. RM Lembaga Kontrol Penegak Hukum Indonesia (LKPHI) bersama Pemuda Demokrasi Indonesia menggelar konsolidasi besar bertajuk Lawan Ket...

KOLAKA. RM

Lembaga Kontrol Penegak Hukum Indonesia (LKPHI) bersama Pemuda Demokrasi Indonesia menggelar konsolidasi besar bertajuk Lawan Ketidakadilan pada Sabtu, 13 Juni 2026 di Kolaka. Aksi ini merupakan respons keras atas keresahan masyarakat yang memuncak terkait maraknya dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal China serta keterlibatan pihak perusahaan yang diduga memfasilitasi aktivitas tersebut.

 

Berdasarkan data dan pantauan lapangan yang dihimpun, ada sejumlah poin utama yang menjadi dasar kemarahan warga:

 

1. WNA asal China berkeliaran tiap malam di kawasan Penginapan Kolaka Indah dan tempat umum lainnya, dengan perilaku yang meresahkan dan mengganggu ketertiban.

2. Penyalahgunaan dokumen keimigrasian: Izin tinggal dan izin kerja diduga hanya dijadikan alasan masuk, namun digunakan untuk aktivitas di luar aturan, bukan untuk keperluan kerja resmi.

3. Dugaan aktivitas tidak wajar: Terindikasi adanya pesta miras, hubungan seks bebas, dan perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

4. Peran PT SXAZ: Perusahaan outsourcing ini dituding secara jelas menjadi fasilitator utama, terbukti saat kendaraannya mengangkut 3 warga China; usai makan di restoran China, alih-alih pulang, mereka berkeliling kota mencari perempuan dan hiburan malam.

5. Ketidakadilan penegakan hukum: Masyarakat menilai aparat penegak hukum terkesan diam dan lepas tangan. “Kalau warga lokal yang berbuat begini, pasti langsung diamankan. Tapi kalau WNA, seolah tidak terlihat,” ungkap perwakilan panitia.

 

Dalam konsolidasi ini, warga bersatu menyuarakan 4 tuntutan mutlak:

 

1. Menuntut penertiban total WNA ilegal dan yang menyalahgunakan izin tinggal/kerja di seluruh wilayah Kolaka.

2. Mendesak penegakan hukum yang adil dan tegas, tanpa pandang bulu, baik terhadap WNA maupun pihak perusahaan/perorangan yang terlibat.

3. Menuntut transparansi dan sanksi berat bagi PT SXAZ, pemilik penginapan, tempat usaha, dan pihak yang terbukti memfasilitasi pelanggaran.

4. Menjaga marwah dan keamanan masyarakat, memastikan Kolaka tetap aman, bermartabat, dan terbebas dari aktivitas yang merusak tatanan sosial.

 

Pesan tegas yang disampaikan: “Diam hari ini, terinjak selamanya! Tegakkan hukum, selamatkan Kolaka!” dan “Rakyat bukan penonton keadilan – Lawan atau diinjak!”

 

Warga menegaskan, Kolaka tetap terbuka bagi investor dan tenaga asing yang patuh aturan. Namun, kehadiran yang melanggar hukum, merusak norma, dan mengganggu ketertiban tidak akan ditoleransi. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tindakan nyata dari Imigrasi, Polres, Satpol PP, maupun Dinas terkait, aksi selanjutnya akan diperluas hingga ke tingkat pusat.

 

Konsolidasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kolaka bersatu, berani berbicara, dan menuntut satu hal: Hukum harus berlaku sama untuk semua, tanpa kompromi.

A3