KAPUS BUNGKAM, OBAT HABIS SAAT TANGGAL MERAH: PUSKESMAS SAMATURU DIDUGA TAK RUTIN CEK STOK

KOLAKA, RM 16 Mei 2026. Obat habis karena tanggal merah. Dugaan kuat, pihak Puskesmas Samaturu tidak rutin mengecek persediaan. Kalau masala...

KOLAKA, RM

16 Mei 2026. Obat habis karena tanggal merah. Dugaan kuat, pihak Puskesmas Samaturu tidak rutin mengecek persediaan. Kalau masalah tanggal merah saja obat sudah kosong, bagaimana kalau terjadi bencana?

Kepala Puskesmas Samaturu bungkam saat dikonfirmasi terkait keluhan keluarga pasien soal kekosongan stok obat. Akibatnya, warga terpaksa membeli obat di luar dengan biaya sendiri, tepat ketika program Makan Bergizi Gratis MBG tengah jadi sorotan nasional karena dugaan masalah anggaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, beberapa keluarga pasien mengaku harus keluar mencari obat ke apotek karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia di Puskesmas Samaturu.

“Lebih banyak obat-obatan yang kami beli di luar daripada yang disediakan puskesmas,” ujar salah satu keluarga pasien.

Kejadian makin diperparah karena apotek di dalam lingkungan puskesmas juga tidak melayani saat tanggal merah. Kondisi ini membuat pasien dan keluarga kebingungan mencari obat di tengah kebutuhan mendesak.

Tim media berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Puskesmas Samaturu, Martha. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan. Hal serupa terjadi saat media mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Keluhan warga soal kekosongan obat di Puskesmas Samaturu muncul di saat program MBG sedang ramai diperbincangkan karena dugaan masalah pengelolaan anggaran.

Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional BGN menggelontorkan anggaran besar, yakni *Rp71 triliun pada 2025*. Namun laporan lapangan menyebut mulai muncul persoalan serius, mulai dari dugaan penggelapan dana hingga lemahnya pengawasan distribusi.

Kasus dugaan penggelapan dana Rp975 juta oleh salah satu yayasan mitra di Jakarta Selatan menjadi contoh bagaimana celah pengawasan di tingkat pelaksana bisa dimanfaatkan. Pakar kebijakan publik UI, Dr. Rina Wulandari, bahkan menyebut alokasi jumbo tanpa sistem monitoring kuat “hanya akan menimbulkan potensi kebocoran lebih besar daripada manfaatnya”.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: *Apakah anggaran MBG sudah benar-benar sampai ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, atau tersendat di tengah jalan?*

“Apakah serapan dana MBG sudah sampai ke puskesmas atau memang ada oknum yang bermain atas kejadian ini?” tanya salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Kekosongan obat di fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas berpotensi melanggar Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan dan dapat mengganggu hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Di saat yang sama, masyarakat juga menuntut transparansi penggunaan anggaran MBG agar tidak terjadi pengalihan atau penyalahgunaan.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Puskesmas Samaturu maupun Dinas Kesehatan Kolaka soal penyebab kosongnya stok obat dan minimnya pelayanan apotek saat tanggal merah.

Tim media masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi. Perkembangan berita akan kami sampaikan pada pemberitaan selanjutnya.

*Catatan Redaksi:*

Jika Anda punya data, dokumen, atau pengalaman serupa di Puskesmas Samaturu, hubungi redaksi RADAR METRO di 0823-2621-8350. Identitas pelapor dijamin aman.

A3