Ada Apa di SPBU 64.786.14 Masuka Sintang? Dugaan Penyelewengan Pertalite Memanas, Warga Diteror Saat Ambil Dokumentasi

KALBAR, RM 15.Juni 2026.Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan kejanggala...

KALBAR, RM

15.Juni 2026.Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan kejanggalan dalam penyaluran Pertalite di SPBU 64.786.14 Masuka, Kabupaten Sintang, memicu ketegangan setelah seorang warga yang mencoba melakukan pengawasan sosial justru diduga mendapat intimidasi dan ancaman dari oknum petugas SPBU.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu pagi, 15 Juni 2026, sekitar pukul 14.25 WIB itu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Alih-alih memberikan penjelasan secara terbuka, oknum petugas yang bertugas di lokasi justru disebut bereaksi secara emosional dan menunjukkan sikap arogan ketika aktivitas pengisian Pertalite didokumentasikan oleh warga.

Menurut keterangan saksi di lapangan, awal mula insiden terjadi ketika seorang warga mendapati adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses pengisian Pertalite kepada salah satu kendaraan. Sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya memastikan subsidi negara tepat sasaran, warga tersebut mengambil dokumentasi menggunakan telepon genggamnya.

Namun respons yang muncul justru di luar dugaan. Oknum petugas SPBU yang sedang melayani diduga langsung menghampiri dengan nada tinggi, melarang pengambilan gambar, bahkan mengeluarkan pernyataan bernada ancaman.

"Kejadiannya sekitar pukul 14.25.WIB. Petugas itu langsung marah dan mengeluarkan kata-kata yang bernada mengancam. Sikapnya sangat arogan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin diketahui publik," ujar seorang saksi mata yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sikap yang dianggap berlebihan tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan masyarakat. Sebab, apabila proses penyaluran berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran, semestinya tidak ada alasan untuk menunjukkan respons agresif terhadap masyarakat yang melakukan pengawasan.

Situasi yang memanas di lokasi ternyata turut disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) Kabupaten Sintang. Menyikapi adanya dugaan intimidasi terhadap warga, ia tidak tinggal diam.

Sebagai bentuk pengawalan dan langkah antisipasi terhadap kemungkinan hilangnya bukti, Ketua DPC Projamin Sintang segera melakukan dokumentasi terhadap aktivitas di area pengisian serta memotret oknum petugas yang diduga melakukan tindakan intimidatif.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi yang notabene merupakan program yang dibiayai negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Pengamat sosial menilai, tindakan melarang dan mengintimidasi warga yang melakukan pengawasan justru bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan Publik.

Pertalite merupakan BBM yang mendapat kompensasi dari negara. Oleh karena itu, seluruh proses distribusinya wajib dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat diawasi oleh Masyarakat.

Sikap represif terhadap Warga bukan hanya mencederai semangat keterbukaan informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Reaksi yang dianggap berlebihan justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar:

• Apa yang sebenarnya terjadi di SPBU Masuka sehingga pengambilan dokumentasi oleh Warga harus direspons dengan kemarahan dan ancaman?

• Publik menilai, jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bersikap anti kritik, apalagi sampai melakukan intimidasi terhadap Masyarakat.

• Dugaan "Main Mata" Harus Diusut Tuntas

Selama ini, isu penyalahgunaan BBM bersubsidi memang menjadi salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Tidak sedikit laporan terkait dugaan pengisian berulang, penggunaan kendaraan modifikasi, hingga praktik-praktik lain yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat kecil.

Karena itu, munculnya dugaan kejanggalan di SPBU Masuka tidak boleh dipandang sebelah mata. Reaksi keras oknum petugas justru dinilai semakin memperkuat perlunya Investigasi yang Objektif dan menyeluruh.

Jangan sampai Subsidi yang seharusnya menjadi hak Masyarakat kecil justru bocor akibat ulah segelintir pihak yang memanfaatkan celah demi keuntungan pribadi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SPBU 64.786.14 Masuka maupun PT Pertamina (Persero) wilayah setempat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan intimidasi terhadap warga serta adanya indikasi kejanggalan dalam pengisian Pertalite tersebut.

Sikap diam ini justru berpotensi memperbesar spekulasi di tengah masyarakat. Publik berharap Pertamina tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di lapangan dan segera melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumentasi dan bukti yang telah diamankan oleh DPC Projamin Sintang, masyarakat kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta pihak Pertamina untuk segera turun tangan.

Investigasi secara transparan dinilai penting dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi di SPBU Masuka. Jika terbukti terdapat pelanggaran, masyarakat meminta agar diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu, mulai dari tindakan disiplin terhadap oknum yang terlibat hingga evaluasi operasional SPBU yang bersangkutan.

Sebab, subsidi BBM adalah uang rakyat. Setiap liter yang disalahgunakan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat subsidi tersebut.

Publik kini menunggu langkah nyata Pertamina dan aparat penegak hukum. Sebab dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang bagi arogansi, intimidasi, maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Penyelewengan dan intimidasi dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi serta hasil pemeriksaan dari pihak terkait. Pihak SPBU maupun PT Pertamina memiliki hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Lp