Sidang Lampangan :Di dunga PT NPR mempersulit proses sidang,dan tidak memperboleh kan mobil masuk jalur jalan tambang

Kutai Barat, RM 4 februari 2026 sidang lapangan  kasus pa Prianto terus berlanjut,sidangan lapangan tersebut di jadwal kan pada tanggal 4 Ja...

Kutai Barat, RM

4 februari 2026 sidang lapangan  kasus pa Prianto terus berlanjut,sidangan lapangan tersebut di jadwal kan pada tanggal 4 Januari 2026.

Hakim ketua  sugianor SH memutuskan untuk melaku kan pembuktian lokasi dengan melibat kan badan pertanahan negara(BPN), namun ada dungan upaya PT NPR menghalang-halangi proses sidang Lampangan tersebut,dengan tidak memperboleh kan mobil masuk di jalan lintas jalur tambang.

Dengan di dunga nya PT NPR menghalang-halangi di saksi kan oleh berpuluh-puluhan  nya media  yang turut serta dalam tugas meliput,rombongan di antar menguna kan 9 buah mobil serana dari PT NPR tersebut ke barong tongko kabupaten Kutai barat,namun dengan serana yang sangat terbatas,sehingga rombongan di antar ke hotel Sidodadi oleh serana PT NPR,dengan di antar nya rombongan tersebut,dari pihak PT NPR lansung balik kanan,sehingga rombongan sangat sulit sekali kelur untuk mencari perlengkapan  makanan.

Dengan kesulitan rombongan mencari makanan, maka rombongan  dengan berusaha dan ala kadar nya berupaya mancari makanan,sebengini sulit  nya kah  PT NPR ini dengan berbagai cara,  para rombongan Hakim dan juga media ,dari pihak PT NPR dengan berbagai macam cara nya selalu mempersulit keadaan.

Di komfirmasi kan kepala Desa katendan Ricy selaku pihak tergugat 2 juga bersama rombongan camat dan kedamangan ,mengata kan bahwa mereka harus balik kanan karena di pos lampanang (pos awal masuk)mereka juga tidak di perbolehkan melintas jalur jalan tambang PT NPR,dan sarana PT NPR tidak ada juga untuk mengantar mereka.

Kami bersama dengan rombongan kecamatan,juga sudah mengusul kan namun tetap tidak di perbolehkan kan melintas jalan tambang ,dan tidak ada kesediaan sarana dari pihak  perusahan untuk mengantar kami ,tutur bapak  Ricy  kepala desa katendan kepada awak media.

Dengan kesulitan masuk dan melintas jalur jalan tambang PT NPR maka rombongan kecamatan sengera Balik kanan,dengan alasan begini sidang lapangan akan semakin molor dan makan waktu,di duga kuat PT NPR ini selalu mempersulit keadaan jalan nya sidang lapangan yang sudah di tentu kan.

Masalah yang terjadi juga mendapat kan protes kras dari berbagai awak media,sehingga Ramli dari media canel TV7 menjelas kan bahwa tidak ada yang bisa menghalang-halangi liputan media,kami sudah mengikuti persidangan ini dari awal pak,maka kami wajib mengambil liputan nya ujar Ramli,kepada pihak keamanan penjaga pos lampanang.

Hal tersebut juga di perjelas kan oleh bapak  Hakim ketua pengadilan nengri muara Teweh,sidang perdata ini terbuka untuk umum,maka pihak media juga boleh turut serta ambil liputan nya,tutur bapak sugianor.

Dari pihak PT NPR ini di dunga kuat akan selalu bermacam cara ,angar sidang lapangan yang di tentu kan akan molor dan memakan waktu yang cukup panjang,dengan demikian jalan  akses di jalur tambang pun tidak di perbolehkan kan pihak PT NPR,sejak awal mula masalah polemik lahan,cara yang di atur oleh PT NPR selalu sulit untuk bisa masuk ke lokasi tersebut.

Warnga Desa Karendan dan warnga muara pari merasa hak-hak mereka di rampas,terutama nya terkait masalah pembayaran tali asih yang tidak ada ke transparan nya,mereka menuduh PT NPR  tidak ada adil nya sama sekali dalam proses pembayaran tali asih tersebut,dan mereka selaku  masyrakat yang merasa punya hak milik halan tersebut sangat di rungi kan oleh pihak PT NPR,

Kronolongi Kasus:

PT NPR di lapor melakukan pembayaran tali asih kepada ke  dua kades,Inya itu kades katendan dan kades muara pari,Tampa melibat pemilik lahan yang sah dan asli,Warnga Desa Karendan dan Warnga Desa muara Pari ,melapor kan Kades Karendan dan muara pari  ke polres Barito Utara,atas dungaan penyalah gunaan wewenang,kejaksaan negeri Barito Utara melalui penyelidikan terkait dugaan korupsi oleh kedua kades tersebut di atas, Tuntutan nya:

Warnga minta kejelasan status pemilik lahan dan pembayaran tali asih yang adil transparan,mereka juga menuntut angar PT NPR menghenti kan.

Ina