BBM Subsidi Tembus Rp18 Ribu di Kalbar, Sorotan Tajam ke Presiden Negara Dinilai Gagal Hadir

KUBU RAYA, RM KALBAR - Krisis BBM subsidi di pedalaman Kalimantan Barat kian memuncak dan kini langsung menyeret sorotan ke tingkat nasional...

KUBU RAYA, RM

KALBAR - Krisis BBM subsidi di pedalaman Kalimantan Barat kian memuncak dan kini langsung menyeret sorotan ke tingkat nasional. Harga Pertalite di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, dilaporkan mencapai Rp15.000 per liter. Sementara itu, di Desa Sukalanting, kawasan Tanjung Manggis, berdasarkan laporan warga pada 2 April 2026, harga bahkan menembus Rp18.000 per liter. Jum'at. 03/04/2026.

Situasi ini memicu kritik keras terhadap pemerintah pusat yang dinilai gagal menjamin distribusi energi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara, Nurjali SPdI, menegaskan kondisi ini bukan sekadar persoalan daerah, melainkan tanggung jawab langsung pemerintah pusat hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau BBM subsidi bisa tembus Rp18 ribu, ini bukan lagi masalah teknis. Ini kegagalan sistem yang harus dijawab Presiden.

Negara tidak boleh absen saat rakyat desa tercekik,” tegasnya.

Ia mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bersama BPH Migas dan Pertamina, segera turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah konkret.

Menurut Nurjali, akar krisis bermula dari kebijakan penghentian sub penyalur BBM subsidi sejak 30 September 2025 pasca perubahan regulasi. Kebijakan ini dinilai memutus akses distribusi resmi di desa tanpa solusi pengganti yang efektif.

Akibatnya, distribusi BBM kini dikuasai jaringan tidak resmi. BBM disuplai menggunakan jerigen melalui kendaraan pickup, lalu dijual kembali secara ilegal dengan harga tinggi.

Ironisnya, praktik ini berlangsung terbuka tanpa penindakan tegas dari aparat penegak hukum.

“Dulu saat sub penyalur aktif, harga hanya Rp10.500 per liter. Sekarang rakyat dipaksa membeli Rp15.000 sampai Rp18.000. Ini bukan mekanisme pasar, ini pembiaran,” ujarnya.

Dengan jarak ke SPBU mencapai 35 kilometer, warga tidak memiliki pilihan selain membeli dari pengecer. Kondisi ini mempertegas ketimpangan antara kota dan desa dalam akses energi.

Nurjali menegaskan, negara tidak boleh hanya hadir dalam laporan dan pernyataan, tetapi harus nyata di lapangan. Ia mendesak agar sub penyalur segera diaktifkan kembali dan jaringan distribusi ilegal ditertibkan.

“Ini jeritan rakyat kecil. Kalau Presiden tidak segera turun tangan, ini bukan lagi sekadar krisis BBM, tapi krisis kepercayaan terhadap negara. Saya tantang Pertamina cek langsung ke lapangan,” pungkasnya.

Sumber: Nurjali SPdI, Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara Kubu Raya.lp