RDP Jilid III Jadi Penentu: Tuntaskan Data atau Rekomendasikan Penegakan Hukum

Kolaka, RM Koalisi Lembaga Kontrol Kolaka (KLK2) menilai hasil Rapat Dengar Pendapat lanjutan ( jilid II ) yang difasilitasi DPRD Kabupaten ...

Kolaka, RM

Koalisi Lembaga Kontrol Kolaka (KLK2) menilai hasil Rapat Dengar Pendapat lanjutan ( jilid II ) yang difasilitasi DPRD Kabupaten Kolaka terkait pengawasan Program Bantuan Sapi Tahun 2015–2021 masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, ucap Ketua LSM KIBAR M. Nasrul.

Dalam forum tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah hadir memberikan penjelasan, namun belum mampu menghadirkan dokumen tertulis maupun data administratif yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan program bantuan ternak kepada masyarakat.

KLK2 menilai kondisi ini berpotensi menciptakan persepsi publik bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab antar instansi dengan berbagai alasan, mulai dari pergantian pejabat, keterbatasan arsip, hingga peristiwa masa lalu. KLK2 menegaskan bahwa pertanggungjawaban program pemerintah tidak boleh berhenti pada alasan administratif semata, karena program tersebut menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari hak masyarakat.

KLK2, Andi Darwis Ketum LSM WRI juga menyoroti pernyataan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang hadir mewakili Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, yang mengakui sebagai pengelola program bantuan ternak namun tidak memiliki data pelaksanaan program. KLK2 menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola program serta penguasaan administrasi kegiatan pemerintah daerah.

Selain itu, KLK2 menilai fungsi pengawasan internal pemerintah daerah harus berjalan maksimal, termasuk oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka, guna memastikan seluruh program bantuan dapat ditelusuri secara administratif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KLK2 menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut kesalahan individu, tetapi menuntut kepastian bahwa seluruh bantuan pemerintah benar-benar disalurkan secara tepat sasaran dan terdokumentasi secara resmi, tutup Andi.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RDP Jilid III, KLK2 melalui DPD LSM LIRA menegaskan forum tersebut harus menjadi momentum penyelesaian persoalan secara menyeluruh. KLK2 menyatakan bahwa RDP lanjutan tidak boleh lagi berisi penjelasan normatif tanpa dokumen pendukung.

KLK2 menegaskan terdapat dua pilihan yang harus diambil dalam RDP Jilid III, yaitu:

1. Menyajikan secara lengkap seluruh data, dokumen administrasi, serta pertanggungjawaban program bantuan sapi sesuai dengan hak publik atas informasi.

2. Apabila data dan dokumen tidak dapat disajikan secara akuntabel, maka DPRD diharapkan mengeluarkan rekomendasi resmi untuk dilakukan penelusuran dan penanganan lebih lanjut melalui Aparat Penegak Hukum.

LIRA menilai langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

KLK2 juga mengajak masyarakat untuk berani menyampaikan informasi, laporan, maupun testimoni apabila mengetahui fakta terkait penyaluran bantuan ternak di lapangan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif masyarakat.

> Kami menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh proses penyaluran bantuan ternak dapat dipastikan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka, tutup Amir Kord. KLK2.