RICUH TKA CHINA VS TENAGA KERJA LOKAL DI PT IPIP:

NEGARA ABSEN, TIMPORA TUMPUL — LEBIH BAIK MUNDUR ATAU BUBAR!** Kolaka, RM [28 Januari 2026] —Kericuhan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal ...

NEGARA ABSEN, TIMPORA TUMPUL — LEBIH BAIK MUNDUR ATAU BUBAR!**

Kolaka, RM

[28 Januari 2026] —Kericuhan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan tenaga kerja lokal di kawasan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (PT IPIP) adalah tamparan keras bagi negara, sekaligus bukti telanjang gagalnya fungsi pengawasan TIMPORA Kabupaten Kolaka.

Peristiwa ini bukan sekadar cekcok biasa, bukan pula kesalahpahaman personal. Fakta bahwa konflik berawal hanya dari tanya-tanya soal gaji, lalu berubah ricuh, menunjukkan bom waktu ketenagakerjaan yang sengaja dibiarkan menyala.

> “Kalau tanya gaji saja bisa ricuh, itu tanda pengawasan sudah mati rasa,”tegas DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka.

⚠️ TIMPORA DINILAI GAGAL TOTAL

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk negara untuk mencegah konflik, bukan sekadar rapat, tanda tangan, dan laporan formalitas.

Namun yang terjadi di Kolaka justru sebaliknya:

TKA bekerja, konflik meledak, TIMPORA tidak terlihat

Ketimpangan upah jadi isu, TIMPORA membisu

Kericuhan terjadi, negara baru sibuk klarifikasi

👉 Ini bukan kelalaian biasa, ini KEGAGALAN STRUKTURAL.

📜 PASAL-PASAL YANG DILANGGAR & DIABAIKAN

🔴 1. UU Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023

Pasal 42 ayat (1)

➜ TKA wajib izin tertulis

Pasal 42 ayat (4)

➜ Jabatan TKA dibatasi

Pasal 46

➜ TKA dilarang mengurusi SDM

👉 Konflik TKA–lokal = indikasi jabatan dan fungsi TKA tidak diawasi.

🔴 2. Perpres No. 20 Tahun 2018

Pasal 6

➜ Wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 7

➜ Wajib alih keahlian, bukan sekadar beda gaji

👉 Jika TKA lebih dominan tapi tak ada transfer skill → pelanggaran substansi.

🔴 3. Permenkumham No. 50 Tahun 2016 (TIMPORA)

Pasal 3 & 4

➜ TIMPORA wajib mencegah gangguan ketertiban umum

👉 Kericuhan terjadi = fungsi pencegahan TIMPORA GAGAL.

🔴 4. UU Administrasi Pemerintahan

UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10

Kepastian hukum

Profesionalitas

Akuntabilitas

👉 TIMPORA pasif = MALADMINISTRASI TERBUKA.

🔴 5. Konstitusi

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan layak DIABAIKAN.

🚨 SOMASI TERBUKA – PERINGATAN TERAKHIR

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka DENGAN INI MENYOMASI TIMPORA Kabupaten Kolaka:

MENUNTUT:

1. Pemeriksaan lapangan total di PT IPIP dalam 3 x 24 jam, bukan rapat meja

2. Membuka data TKA secara terbuka: jabatan, izin, masa kerja, gaji;

3. Menjelaskan ke publik apa yang sudah dikerjakan TIMPORA selama ini.

⛔ PERNYATAAN KERAS

Apabila TIMPORA Kabupaten Kolaka tidak mampu menjalankan tugasnya, maka:

> LEBIH TERHORMAT MUNDUR SECARA KELEMBAGAAN

ATAU MENYATAKAN DIRI BUBAR,

DARIPADA TERUS MENJADI SIMBOL NEGARA YANG TUMPUL DAN TAKUT.

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai keberadaan TIMPORA yang gagal bekerja sama berbahayanya dengan tidak adanya TIMPORA sama sekali.

🔥 LANGKAH LANJUT

Jika somasi ini diabaikan, LSM LIRA akan:

Melaporkan ke Ombudsman RI (maladministrasi berat),

Menyurati Menko Polhukam, Kemenkumham RI, Kemenaker RI,

Mendorong evaluasi nasional TIMPORA Kolaka,

Membuka ekspos media nasional.

> “Negara tidak boleh kalah di tanahnya sendiri.

Kalau TIMPORA takut bekerja, jangan pakai atribut negara.”

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka

A3