PT Sawit Lamandau Raya Diduga Langgar Hak Karyawan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Lamandau, RM Perusahaan pada prinsipnya wajib melindungi serta menjamin hak-hak karyawan sebagai bagian dari aset penting dalam keberlangsun...

Lamandau, RM

Perusahaan pada prinsipnya wajib melindungi serta menjamin hak-hak karyawan sebagai bagian dari aset penting dalam keberlangsungan usaha. Namun, kewajiban tersebut diduga tidak sepenuhnya dijalankan oleh PT Sawit Lamandau Raya (SLR), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,kamis(18/12/2025)

PT SLR kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan tindakan semena-mena terhadap sejumlah karyawan. Dugaan tersebut mencuat usai beberapa karyawan menyampaikan keluhan terkait kebijakan manajemen perusahaan yang dinilai merugikan hak normatif pekerja.

Salah satu karyawan berinisial Jlbs, yang telah bekerja selama kurang lebih lima tahun dan menjabat pada bagian procurement, mengungkapkan bahwa dirinya mengalami mutasi kerja secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas dan transparan dari pihak perusahaan.

> “Saya dimutasi secara mendadak tanpa kejelasan alasan yang pasti. Ketika saya mencoba meminta penjelasan, justru saya dikenakan Surat Peringatan (SP),” ujar Jlbs saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Perusahaan yang berlokasi di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut diduga menerapkan kebijakan mutasi secara sepihak. Bahkan, muncul dugaan bahwa mutasi tersebut digunakan sebagai strategi untuk membuat karyawan tidak nyaman agar mengundurkan diri secara sukarela, sehingga perusahaan terhindar dari kewajiban pembayaran hak-hak karyawan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, terdapat pula dugaan adanya kepentingan tertentu dari oknum internal yang memanfaatkan kebijakan mutasi dan pemberian Surat Peringatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hingga berita ini diturunkan, pihak HRD PT Sawit Lamandau Raya belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.

Pendapat Ahli

Pengamat hukum ketenagakerjaan menilai bahwa mutasi kerja tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh perusahaan. Mutasi harus didasarkan pada kebutuhan objektif perusahaan, dilakukan secara transparan, serta tidak boleh merugikan hak normatif pekerja.

“Mutasi yang tidak disertai alasan jelas, apalagi disertai tekanan melalui Surat Peringatan, berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Jika mutasi digunakan sebagai cara terselubung untuk menghindari kewajiban PHK, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan,” ujar seorang praktisi hukum ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, ahli menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan serta prinsip perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desakan Evaluasi

Atas dasar dugaan tersebut, masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan di PT Sawit Lamandau Raya. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan perlindungan hak pekerja serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan karyawan di lingkungan perusahaan.(RN)