DPD LSM LIRA Kolaka Pertanyakan Langkah Penertiban BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polsek Pomalaa

Kolaka, RM 6 November 2025 —Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Kolaka kembal...

Kolaka, RM

6 November 2025 —Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Kolaka kembali menyoroti maraknya aktivitas transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Pomalaa.

Padahal, pada Oktober 2025 lalu, DPD LSM LIRA Kolaka, melalui Medsos, telah meminta Kapolsek Pomalaa untuk melakukan evaluasi dan penertiban terhadap aktivitas penjualan dan distribusi BBM tanpa izin yang marak terjadi di lapangan.

Namun hingga awal November 2025, pantauan tim LIRA di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut bukan berkurang, melainkan semakin lancar dan seolah mendapat ruang bebas beroperasi. Seperti diseputaran "SPBN" Dawi Dawi, terpantau yang diduga dikelola oleh "DS,"

Pemilik diduga gudang penampungan BBM tersebut berinisial DS menampung BBM supsidi dari para pengantri di SPBN dawi dawi kemudian di jual lagi dgn harga industri ke tambang tambang sekitar pomala

 "itu terpantau pada hari kamis 6 November pada sore hari DS membeli solar ke hampir semua pengantri di SPBN tersebut"

> “Kami sangat menyayangkan lemahnya tindakan penertiban. Harapan kami di bulan November ini wilayah Pomalaa sudah bersih dari aktivitas BBM ilegal, tapi faktanya justru makin ramai. Ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah ada pembiaran, atau bahkan keterlibatan oknum aparat di lapangan?”— Amir, Bup. DPD LSM LIRA Kolaka.

DPD LSM LIRA Kolaka meminta Kapolsek Pomalaa untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai sejauh mana langkah penertiban yang telah dilakukan selama satu bulan terakhir, serta apakah sudah ada proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang terbukti melakukan transaksi ilegal BBM.

Lebih jauh, LSM LIRA Kolaka juga mendesak Kapolres Kolaka untuk turut melakukan evaluasi internal terhadap kinerja jajarannya di Polsek Pomalaa.Jika benar terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat, maka hal ini harus segera ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

> “Kami tidak ingin isu ini berlarut-larut. Maraknya transaksi BBM ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak tata niaga dan berpotensi menimbulkan kebakaran serta kerugian bagi negara. Kalau aparat justru membiarkan, maka kami akan membawa temuan ini ke level lebih tinggi, termasuk ke Polda maupun Ombudsman,” tegas Amir.

DPD LSM LIRA Kolaka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari aparat penegak hukum dalam menertibkan peredaran BBM ilegal di Pomalaa.

Saat di konfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor 0812-XXX-0043 kamis 6 November Kapolsek pomala iptu raynaldo belum merespon media ini sampai berita ini di tayangkan.

Reporter; Adi agung