Kasus Pelecehan Oknum Kepala Kantor Pos di Pagaralam Masuk Babak baru, JaksaP21 berkas Perkara.

Pagaralam, RM Penghentian laporan akses ilegal ponsel oleh polisi membuka jalan bagi penuntasan kasus pelecehan yang menjerat oknum kepala k...

Pagaralam, RM

Penghentian laporan akses ilegal ponsel oleh polisi membuka jalan bagi penuntasan kasus pelecehan yang menjerat oknum kepala kantor di Pagaralam hingga tahap P21.

Pagaralam, Setelah laporan balik terkait dugaan akses ilegal ponsel tanpa izin resmi dihentikan oleh kepolisian, perhatian publik kini sepenuhnya tertuju pada penanganan kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala kantor terhadap bawahannya di Kota Pagaralam, yang telah memasuki tahap penuntutan.

Riuh kasus yang sempat mengguncang masyarakat Kota Pagaralam akhirnya memasuki fase krusial. Perkara yang melibatkan UB, seorang oknum kepala kantor plat merah, dan RA sebagai bawahannya, kini mengerucut pada satu fokus utama: dugaan pelecehan yang sebelumnya tertutup oleh laporan balik.

Peristiwa ini bermula dari laporan RA atas dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Namun, dinamika kasus berubah ketika UB melayangkan laporan balik terhadap RA dengan tuduhan akses ilegal terhadap ponsel tanpa izin. Langkah tersebut sempat memicu polemik di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan persepsi adanya upaya pengaburan substansi perkara utama.

Namun setelah melalui proses panjang, penyelidikan yang dilakukan secara profesional oleh pihak kepolisian, termasuk di tingkat Polda Sumatera Selatan, akhirnya menghasilkan keputusan penting. Laporan balik terkait akses ilegal tersebut resmi dihentikan atau SP3.

Kapolres Pagaralam AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., didampingi Kasi Humas Iptu Mansyur, S.H., menegaskan bahwa penghentian tersebut telah melalui kajian menyeluruh.

“Proses penanganan perkara ini kami lakukan secara profesional dan objektif. Untuk laporan terkait akses ilegal ponsel, telah diputuskan dihentikan setelah melalui gelar perkara dan pertimbangan hukum yang matang,” ujar Kapolres.

Dengan dihentikannya laporan tersebut, fokus penegakan hukum kini sepenuhnya tertuju pada dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh RA. Dalam perkembangan terbaru, berkas perkara terhadap UB telah dinyatakan lengkap atau P21.

Tidak hanya itu, pada 11 April 2026, tersangka UB dikabarkan telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tahapan ini menandai bahwa perkara telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Kapolres menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Untuk perkara dugaan pelecehan, saat ini sudah masuk tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan luas bukan hanya karena melibatkan pejabat publik, tetapi juga karena adanya dua delik berbeda dalam satu rangkaian peristiwa. Kini, setelah laporan balik dihentikan, publik menanti pembuktian di pengadilan atas dugaan pelecehan yang menjadi inti perkara.

Di tengah sorotan tersebut, penanganan kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di Kota Pagaralam.(Herman)