Tim 02 AG SAJA menang PSU ,namun 3 orang suadh di tetap kan tersangka money politik,6 orang masih proses

Barito Utara, RM Kapolres barito utara AKBP singgih Febiyanto,kasat Reskrim,AKP Ricky Hermawan,gelar jumpa pers kepada sejumlah awak mediaya...

Barito Utara, RM

Kapolres barito utara AKBP singgih Febiyanto,kasat Reskrim,AKP Ricky Hermawan,gelar jumpa pers kepada sejumlah awak mediayang ada di muara teweh,pada kdngiatan yang di laksanan kandi halaman polres barito utara,minggu malam (23/03/2025)  

Kepada sejumlah awak media kapolres barito utara yang saat itu di dampingi kasat Reskrim ,AKP Ricky Hermawan menyampai kan bahwa setelah memulai penyidikan sejak 17 maret 2025,polres barito utara kalimantan tengah saat ini telah menahan dan mrnetap kan tiga orang terkait operasi tangkap tangan (OTT)money politik jelang PSU barito utara,  

Mereka ini di aman kan oleh sentra penengakan hukum terpadu,(Gakkumdu) bersama masyarakat setempat,jimat (14/03/2025) di jalan sompang pramuka muara teweh,    

Di kata kan oleh kapolres memang pada saat di aman jan bersama beberapa barang bukti yang di aman kan berjumlah sembilan orang,namun yang enam orangmasih dalam tahap proses,semrntara yang tiga orang yang mrnjadi tersangka tersebut ada lah pemeran utama nya,    

Satu di antara mereka ini sebrnar nya memang ada yang keluar daerah,namun saat ini sudah di aman kan,sebab.kami walau pun sampai keluar indonesia tetap akan kami cari,panggilan pertama dan kedua tidak akan datang,baru pada panggilan ke tiga di hari santu(22/03/2025)baru mereka datang bertiga menyerah kan diri,tengas AKBP singgih Febiyanto,    

Ketiga yang sudah di tahan iniyaitu dua laki-laki dan satu perempuan, yakni DN (25) bertungas menyerah kan uang, dia selaku wakil bendahara tim pemenangan AGI SAJA,WTW (22) bertungas sebangai pemberi ceklis nama di data pemilih dan TRB (44)selaku koodinator lapangan,ketiga tersangka ini di tahan sejdk santu (22/03 /2025),  

Ada pun pelangaran yang di kena kan ,yaitu UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua di atas UU nomor 1 tahun 2015 ,tentang penetapan PP penghanti UU nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan Gubernur ,bupati dan walikota menjadi UU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidaba,ancaman pidana paling singkat 36 bulan atau paling lama 72 bulan,    

Kapolres juga menerang kan,bahwa penanganan mereka ini secara khusus,yaitu 14 hari kerja untuk menyelesai kan perkara ini sesegera mugkin,sebab penanganan ini merupa kan gabungan dari kepolisian ,kejaksaan dan Bawaslu,(ina)