Terkait Dugaan Penggelapan Dan Mark-Up Anggaran DD Desa Sindang Kempeng Masyarakat Minta APH (Aparat Penegak Hukum) Minta Bertindak Tegas.

Cirebon,Radar Metro. Dari keterangan yang dihimpun tim liputan Radar Metro ini lewat masyarakat pemerhati dan Berdasarkan Beberapa Bulan Lal...

Cirebon,Radar Metro.

Dari keterangan yang dihimpun tim liputan Radar Metro ini lewat masyarakat pemerhati dan Berdasarkan Beberapa Bulan Lalu Kepala Desa Sindang Kempeng DI demo Oleh masyarat, Serta Berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan pada Jum'at (5/9/2025), beberapa indikasi yang menguatkan dugaan mark up ini muncul, terutama pada item kegiatan yang menggunakan dana desa dengan nilai fantastis dan sulit dibenarkan

Ini bisa menjadi pintu masuk Inspektorat Dan APH dalam melakukan pemerikasaan atas dugaan Mark-up realisasi anggaran Dana Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Dan juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelolah dan merealisasikan Dana Desa agar tidak tersandung masalah hukum.”tutur salah satu masyarakat pemerhati korupsi lewat tim liputan media Radar Metro ini.

"Kalau terbukti ada mark up anggaran dana desa, harus diproses secara hukum. Jangan hanya dikembalikan lalu dianggap selesai. Maling kok enak banget, ketahuan nyolong lalu dikembalikan selesai. Hukum harus tegas. Itu uang negara dari rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Siapa saja yang melakukan korupsi harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada jual beli perkara di bawah meja, Penegakan hukum harus transparan,”terangnya

Praktik korupsi dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 UU Tipikor menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor juga mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara hingga 20 tahun.

Dengan dasar hukum tersebut, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar menjadi efek jera bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan dana desa.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera Dengan Cepat menindak lanjuti temuan Inspektorat dan memastikan pengelolaan dana desa transparan serta akuntabel.

Masyarakat pemerhati mendesak aparat penegak hukum untuk mendalami temuan dugaan korupsi dana Desa tersebut. Mereka juga akan terus mencari informasi terkait temuan dugaan mark up atau temuan inspektorat.

Konfirmasi awak media Radar Metro kepada kepala desa Sindang Kempeng melalui pesan singkat washapp yang mempertanyakan Tentang Permasalahan Desa Sindang Kempeng Sampe sejauh mana Akan tetapi Kepala Desa Sindang Kempeng Menjawabnya Dengan Nada Simpel

"Ken Wae Kang Kumaha Kahoyong na Nu ngaberitaken Wae, Moal Pahili Nu salah jeng Nu Bener ( Biarin Ajah Kang, Gimana Ke pengen yang ngebritain Ajah Ga bakalan Ketuker Mana yang salah dan Mana yang Bener)"Jawab yaya (Kades Sindang Kempeng", 

Sedangkan Permasalahan Desa Sindang Kempeng Sekarang Masih dalam Proses Pemeriksaan Inspektorat, Tipikor Dan Kejaksaan. Akan Tetapi Kuwu saat di Konfirmasi Jawab nya Sesimpel itu Seolah-Olah Tidak Ada suatu Persoalan yang sedang di hadapinya.

Tolong Untuk Inspektorat, Kejaksaan negeri Cirebon dan Tipikor Mapolresta Cirebon melakukan pemeriksaan khusus Dengan Cepat terkait alokasi Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2024 dan 2025 Tahap 1 (satu) yang sudah di realisasikan Untuk Desa Sindang Kempeng, karena sampai saat ini Belum tau sampai Sejauh mana Perkara Desa Sindang Kempeng Sehingga Terkesan Informasi Publik Tidak Berjalan.

AGUS.R.