Emas Dekat Kota Sekadau, Hukum Seolah Jalan Santai: PETI di Sekadau Hilir Jadi Bisik-Bisik yang Tak Pernah Benar-Benar Sunyi

Sekadau, RM Kalbar Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, tepatnya di Desa Mungguk, Dusun Brona, ...

Sekadau, RM

Kalbar Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, tepatnya di Desa Mungguk, Dusun Brona, dikabarkan kembali menjadi sorotan masyarakat.

Ironisnya, lokasi aktivitas tersebut disebut berada tidak jauh dari pusat Kota Sekadau dan hanya berjarak ratusan meter dari lingkungan Mapolres Sekadau.

Informasi tersebut diterima redaksi media ini dari laporan warga pada tanggal 6 April 2026. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas PETI di kawasan tersebut bukan lagi cerita baru, melainkan persoalan lama yang disebut telah berlangsung cukup lama tanpa penindakan tegas.

“Sudah lama berjalan, tetapi seperti hujan yang hanya terdengar di atap—ramai dibicarakan, namun tidak pernah benar-benar berhenti,” ungkap sumber kepada redaksi.

Menurut keterangan warga, sebelumnya aktivitas di lokasi tersebut diduga pernah dikoordinir oleh seseorang berinisial ND, yang disebut berperan sebagai pengumpul setoran dari para pekerja tambang.

Sumber juga mengaitkan nama tersebut dengan keluarga salah satu anggota dewan di Kabupaten Sekadau KK dahulunya jadi salah satu pengepul. Namun saat ini, peran tersebut dikabarkan telah beralih kepada sosok berinisial ND.

ND disebut diduga bertindak sebagai koordinator lapangan sekaligus pengumpul “uang keamanan” dari para pekerja tambang jenis lanting ponton JEK. Besaran pungutan yang disebutkan mencapai sekitar Rp2.500.000 per unit setiap bulan dengan alasan biaya keamanan dan koordinasi lapangan.

Dalam narasi yang beredar di tengah masyarakat, tambang ilegal di wilayah tersebut seolah telah memiliki “sistem administrasi” sendiri. Mulai dari pengaturan pekerja, jalur masuk lokasi, hingga pungutan rutin yang disebut-sebut wajib dibayar apabila ingin tetap beroperasi.

“Kalau tidak ikut aturan, orang luar tidak bisa masuk lokasi,” ujar sumber.

Sumber juga menyinggung dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak tertentu, termasuk oknum yang disebut berkaitan dengan pengamanan aktivitas tersebut. Bahkan, menurut pengakuan warga, terdapat dugaan sejumlah oknum wartawan yang datang ke lokasi turut menerima sejumlah uang mingguan berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu agar pemberitaan tidak mencuat.

Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan dari sumber warga dan perlu dilakukan pendalaman serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Fenomena PETI di daerah ini dinilai bukan hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik-praktik yang mencederai supremasi hukum.

Di tengah semangat penegakan aturan, masyarakat justru mempertanyakan mengapa aktivitas yang disebut berlangsung terbuka itu masih dapat berjalan relatif lancar.

Sindiran pun mulai bermunculan di tengah warga. Ada yang menyebut, “emas di Sekadau rupanya bukan hanya menggerakkan mesin dompeng, tetapi juga membuat banyak pihak mendadak sulit mendengar suara mesin di sungai.”

Dugaan Pelanggaran Hukum

Apabila terbukti melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin, para pelaku dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara dan denda sesuai ketentuan berlaku.

3. Dugaan Pungutan dan Koordinasi Ilegal

Apabila ditemukan adanya praktik pungutan liar, pengamanan ilegal, maupun dugaan setoran kepada oknum tertentu, maka dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang sesuai:

UU N