Garda Terdepan Pelayanan Desa, Tapi Gaji Kades dan Perangkat Desa Tulungagung Belum Cair

Kabupaten Tulungagung, RM Hingga memasuki awal Maret 2026, sejumlah kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Tulungagung dikabark...

Kabupaten Tulungagung, RM

Hingga memasuki awal Maret 2026, sejumlah kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Tulungagung dikabarkan belum menerima penghasilan tetap (Siltap) yang menjadi hak mereka setiap bulan. Kondisi ini memunculkan keluhan di kalangan pemerintah desa, karena mereka tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat seperti biasa, meski hak mereka belum juga diterima.

Penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut biasanya mulai dicairkan pada awal bulan. Namun hingga saat ini, banyak perangkat desa yang mengaku masih menunggu kepastian pencairan. Hal ini membuat sebagian dari mereka harus bersabar lebih lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi pasti terkait kapan gaji tersebut akan diterima. Padahal, sebagai aparatur desa mereka tetap menjalankan tugas rutin, mulai dari pelayanan administrasi masyarakat, pengelolaan program desa, hingga berbagai kegiatan pemerintahan lainnya.

“Setiap hari kami tetap bekerja seperti biasa. Melayani warga yang mengurus surat, rapat kegiatan desa, sampai menjalankan program-program pemerintah. Tapi sampai sekarang penghasilan tetap kami belum diterima,” ujarnya.

Keterlambatan pencairan gaji ini dinilai cukup memprihatinkan. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah. Hampir setiap hari mereka berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif, mulai dari surat keterangan, pelayanan kependudukan, hingga pelaksanaan program pembangunan desa.

Di sisi lain, para kepala desa dan perangkat desa juga memiliki tanggung jawab keluarga serta kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran penghasilan tetap tentu menjadi persoalan yang cukup dirasakan.

Beberapa pihak di kalangan pemerintahan desa berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kejelasan mengenai proses pencairan tersebut. Mereka memahami bahwa pada awal tahun anggaran sering kali terdapat proses administrasi dan penyesuaian regulasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun demikian, mereka juga berharap proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama.

“Harapannya tentu segera ada kepastian. Bukan hanya soal gaji, tapi juga agar kami bisa bekerja dengan lebih tenang tanpa memikirkan hak yang belum diterima,” ungkap perangkat desa lainnya.

Sejumlah pengamat pemerintahan desa juga menilai bahwa persoalan keterlambatan pencairan penghasilan tetap seharusnya bisa diantisipasi sejak awal tahun anggaran. Mengingat peran pemerintah desa sangat vital dalam menjalankan berbagai program pemerintah, baik program pembangunan maupun pelayanan masyarakat.

Selain itu, stabilitas kesejahteraan aparatur desa dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Jika persoalan hak aparatur desa berlarut-larut, dikhawatirkan dapat berdampak pada motivasi kerja serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Para kepala desa dan perangkat desa di Tulungagung berharap agar proses administrasi pencairan penghasilan tetap dapat segera diselesaikan sehingga hak mereka dapat segera diterima. Dengan demikian, roda pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Ke depan, mereka juga berharap mekanisme pencairan penghasilan tetap dapat berjalan lebih tertib dan tepat waktu, sehingga persoalan serupa tidak terus berulang setiap awal tahun anggaran. Aparatur desa, sebagai garda terdepan pelayanan publik, tentu membutuhkan kepastian dan dukungan agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal untuk masyarakat.

Santoso