Pemberitaan GPLT-MU soal Dugaan Konflik Kepentingan Manajer IR IWIP Mengemuka dalam Bipartit Kasus Nurfanny

Halmahera Tengah, RM Pemberitaan yang disampaikan Gerakan Pemuda Lingkar Tambang Maluku Utara (GPLT-MU) terkait dugaan konflik kepentingan M...

Halmahera Tengah, RM

Pemberitaan yang disampaikan Gerakan Pemuda Lingkar Tambang Maluku Utara (GPLT-MU) terkait dugaan konflik kepentingan Manajer Industrial Relations (IR) PT Industri Weda Bay Park (IWIP) kini mengemuka dalam forum perundingan bipartit kasus ketenagakerjaan atas nama Nurfanny Abd Gafur yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2025 Jam 13:00 WIT di LT-01 Ruangan Gedung Putih IWIP. Isu tersebut mencuat seiring penilaian GPLT-MU bahwa proses investigasi internal perusahaan dinilai janggal dan tidak berimbang.

Dalam forum bipartit tersebut yang di hadiri oleh Manajemen IR IWIP dan Perwakilan dari Serikat Pekerja GAKARYA IWIP. Nurfanny telah menyampaikan secara langsung dan runtut kronologi peristiwa yang dialaminya sejak 18 hingga 20 Desember 2025, termasuk dugaan intimidasi, Fitnah, pengancaman, serta masuk rumah/kost tanpa izin di luar jam dan area kerja. Kronologi tersebut disampaikan sebagai dasar klarifikasi atas sanksi skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dijatuhkan kepadanya.

Namun menurut GPLT-MU, alih-alih mendalami fakta dan kronologi tersebut, Manajemen IR IWIP justru mempertanyakan pemberitaan GPLT-MU yang menyoroti dugaan konflik kepentingan dan relasi kuasa antara Manajer IR dengan pihak pelapor.

GPLT-MU menegaskan bahwa pemberitaan yang mereka sampaikan bukan isu di luar perkara, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi bipartit itu sendiri. Dugaan konflik kepentingan dinilai relevan karena menyangkut netralitas dan independensi pihak yang mengambil keputusan investigasi dan sanksi terhadap pekerja.

“Bipartit tidak bisa dilepaskan dari proses sebelumnya. Jika proses investigasi diduga tidak netral karena konflik kepentingan, maka itu wajib dibahas dalam bipartit. Pemberitaan kami justru mengangkat substansi tersebut,” tegas Ketua Umum GPLT-MU, Abdur Saleh.

GPLT-MU menilai, fokus manajemen IR yang mempertanyakan muatan media justru memperlihatkan adanya kegelisahan terhadap kritik publik, bukan upaya menjawab fakta dan kronologi yang disampaikan pekerja.

Secara normatif, GPLT-MU mengingatkan bahwa PP Nomor 35 Tahun 2021 mengamanatkan penjatuhan sanksi disiplin hingga PHK harus dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Ketika pejabat yang berwenang diduga memiliki relasi kuasa dengan pelapor, maka seluruh hasil investigasi patut dipertanyakan secara hukum.

Selain itu, dalam etika hubungan industrial dan prinsip good corporate governance, pejabat IR wajib menjaga jarak profesional serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan nyata maupun potensial.

GPLT-MU menegaskan bahwa pemberitaan yang mereka lakukan merupakan bagian dari kontrol publik dan advokasi pekerja, terutama ketika mekanisme internal perusahaan dinilai tidak berjalan adil.

“Yang seharusnya dijawab manajemen bukan soal narasi media, tetapi soal kronologi, bukti, dan netralitas proses. Jika semua itu dijalankan secara benar, pemberitaan tidak akan menjadi persoalan,” ujar Abdur Saleh.

GPLT-MU mendesak agar proses bipartit dikembalikan pada substansi utama, yakni pendalaman kronologi dan evaluasi menyeluruh atas proses investigasi internal, termasuk dugaan konflik kepentingan yang telah disorot secara terbuka.

GPLT-MU memastikan akan terus mengawal kasus Nurfanny Abd Gafur, termasuk mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana intimidasi hingga pengancaman dan masuk rumah/kost tanpa izin serta akan terus mengawal kasus ini hingga penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Abdur