PROYEK “PERCETAKAN SAWAH” Rp23 MILIAR DIDUGA TEROBOS KAWASAN, PEJABAT DIHUBUNGI – TAK SATUPUN BERANI BUKA SUARA

Kolaka Timur, RM Lembaga Peduli Hutan dan Lingkungan Indonesia (LEPHAN) menyatakan SITUASI DARURAT LINGKUNGAN atas pelaksanaan Proyek Percet...

Kolaka Timur, RM

Lembaga Peduli Hutan dan Lingkungan Indonesia (LEPHAN) menyatakan SITUASI DARURAT LINGKUNGAN atas pelaksanaan Proyek Percetakan Sawah di Desa Puurau dan Desa Tongauna, Kecamatan Ueesi, yang kuat diduga telah menerobos kawasan hutan dan berlangsung tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, dan tanpa pengawasan nyata.

LEPHAN telah menghubungi sejumlah pihak terkait, namun tidak satu pun memberikan klarifikasi resmi. Kondisi ini menguatkan dugaan adanya pembiaran dan praktik saling melindungi di balik proyek bernilai sekitar Rp23 Miliar tersebut

Sampai hari ini, luasan lahan (hektar) tidak pernah diumumkan ke publik, status kawasan tidak dibuka secara resmi, dokumen lingkungan dan kehutanan tidak ditunjukkan, dan aktivitas pembukaan lahan terus berjalan.

LEPHAN mempertanyakan: Rp23 miliar ini dipakai untuk apa? Jika proyek ini legal, mengapa datanya disembunyikan? Jika tidak melanggar kawasan, mengapa aparat memilih diam?

LEPHAN menilai proyek ini menunjukkan pola lama: Anggaran besar ✔ Kerusakan lapangan nyata ✔ Dokumen dikunci rapat ✔ Aparat bungkam ✔ Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi indikasi kuat pelanggaran kehutanan yang dilindungi oleh sikap diam berjamaah.

LEPHAN memberi PERINGATAN KERAS:

1. HENTIKAN TOTAL seluruh kegiatan proyek sekarang juga;

2. BUKA KE PUBLIK: status kawasan, peta kerja, luasan hektar, dan dasar hukum;

3. UMUMKAN penggunaan anggaran Rp23 Miliar secara rinci;

4. LAKUKAN audit lingkungan dan kehutanan independen;

5. PROSES HUKUM bila terbukti ada pelanggaran kawasan.

Jika praktik bungkam ini berlanjut, LEPHAN memastikan: Kasus ini akan dibawa ke KLHK RI dan Gakkum LHK; Akan didorong sebagai perkara pidana kehutanan dan lingkungan; Akan dibuka sebagai dugaan skandal proyek kehutanan bermodus ketahanan pangan; Dan akan menjadi agenda advokasi nasional.

> HUTAN DIRUSAK, PEJABAT MENGHILANG. ANGGARAN CAIR, PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL. DIAM ADALAH BUKTI KETERLIBATAN.

LEPHAN tidak butuh janji, tidak butuh rapat tertutup. Yang kami tuntut DATA, IZIN, DAN HUKUM. Rp23 Miliar uang publik tidak boleh berakhir sebagai kuburan hutan.

A3