"Ketika Pengawasan Menjadi Senjata: Dugaan Peran Sistemik Inspektorat Kolaka dalam Kriminalisasi Desa"

Kolaka, RM DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai penahanan Kepala Desa Rano Sangia telah membuka persoalan serius dalam sistem pengawasan in...

Kolaka, RM

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai penahanan Kepala Desa Rano Sangia telah membuka persoalan serius dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya terkait peran Inspektorat Kabupaten Kolaka. Kasus ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individu, melainkan indikasi kegagalan struktural pengawasan yang berpotensi menyimpang dari mandat pembinaan sebagaimana diatur dalam sistem APIP.

Bup. LSM LIRA Kolaka, Amir, menyatakan bahwa sejak awal pengawalan kasus, pihaknya menemukan pola yang berulang dan sistemik, di mana produk audit yang tidak konsisten dan tidak dipertanggungjawabkan justru menjadi dasar tindakan represif.

> "Ketika pengawasan tidak lagi membina, tetapi berubah menjadi alat penindakan tanpa koreksi, maka di situlah negara sedang bermasalah," tegas Amir.

LSM LIRA menyoroti adanya perbedaan angka, format, dan substansi dalam dokumen audit investigatif yang digunakan aparat penegak hukum, termasuk ketiadaan rincian yang layak dan dapat diuji. Ironisnya, meskipun terdapat fakta pengembalian kerugian dan SKBT, Inspektorat tidak pernah secara terbuka menjelaskan status final temuannya, namun membiarkan dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penetapan tersangka dan penahanan.

> "Jika sebuah produk negara menimbulkan akibat hukum berat, tetapi produsennya lepas tangan, maka patut dipertanyakan: ini kelalaian atau pembiaran yang disengaja?" lanjut Amir.

Belum ada konfirmasi resmi dari Inspektorat Kolaka terkait kasus ini. LSM LIRA telah meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Inspektorat, namun belum ada respons.

LSM LIRA menilai bahwa rangkaian peristiwa ini telah melampaui batas maladministrasi biasa. Terdapat indikasi awal penyalahgunaan kewenangan, pembiaran sistemik, dan dugaan penyertaan secara tidak langsung, yang berpotensi masuk dalam kategori pidana jabatan. Namun LSM LIRA menegaskan, pihaknya tidak mengambil alih peran penegak hukum, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada negara untuk memeriksa aktor-aktor di balik layar.

> "Kami tidak menuduh individu. Tapi kami menolak narasi bahwa semua kesalahan berhenti di kepala desa. Ada institusi pengawasan yang produknya menyebabkan orang kehilangan kemerdekaan," tegas Amir.

LSM LIRA mengingatkan, jika praktik ini dibiarkan, maka seluruh kepala desa di Indonesia berada dalam posisi rentan, di mana audit yang tidak final dan tidak bertanggung jawab dapat sewaktu-waktu berubah menjadi alat kriminalisasi.

> "Hari ini Rano Sangia, besok bisa desa mana saja. Negara tidak boleh membiarkan pengawasan berubah menjadi alat tekanan," ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab publik, LSM LIRA menyatakan akan:

1. Membuka dugaan maladministrasi berat ke Ombudsman RI;

2. Mendorong pemeriksaan pidana jabatan terhadap peran Inspektorat oleh aparat penegak hukum;

3. Mengawal kasus ini hingga terang benderang, termasuk membuka rantai tanggung jawab institusional.

> "Jika produk pengawasan cacat tetapi dibiarkan menghukum orang, maka yang harus diperiksa bukan hanya objek audit, tetapi juga pembuat dan pengendalinya," pungkas Amir.

Reporter; time V