Diduga Ada Data Palsu dalam Akta RUPS PT PWI 2024, Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

SERANG, RM Provinsi Banten – Dugaan manipulasi data mencuat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Parkland World Indonesia (...

SERANG, RM

Provinsi Banten – Dugaan manipulasi data mencuat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Parkland World Indonesia (PWI) yang digelar pada 14 Desember 2024. Dugaan tersebut mengarah pada Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris Marisa Evalina, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Forum Wartawan Banten (FWB), Wahyudin Syafei, melalui rilis resmi yang diterima redaksi pada Senin (19/01/2024).

Menurut Wahyudin, dalam akta notaris hasil RUPS tersebut tercantum keterangan bahwa salah satu pemegang saham, Mr. Park Young Geun, hadir secara langsung dalam rapat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

“Berdasarkan Certificate of Entry & Departure yang dikeluarkan oleh Badan Imigrasi Korea Selatan, pada tanggal 14 Desember 2024 Mr. Park Young Geun diketahui sedang berada di Korea Selatan, bukan di Indonesia,” ujar Wahyudin.

Ia menegaskan bahwa data keimigrasian tersebut tercatat dalam Certificate of Entry & Departure Nomor CR-ON-25-448306 yang diterbitkan oleh Pemerintah Korea Selatan.

“Atas dasar itu, kami menduga telah terjadi pencatatan data yang tidak benar dalam dokumen resmi perusahaan, khususnya terkait kehadiran Mr. Park Young Geun dalam RUPS PT PWI,” tambahnya.

Wahyudin menduga, terdapat pihak-pihak tertentu di internal PT Parkland World Indonesia yang tetap mencantumkan hasil RUPS tersebut ke dalam akta notaris pada 16 Desember 2024, meskipun memuat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Jika dugaan ini terbukti, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan dan penggunaan keterangan palsu dalam akta otentik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara,” jelasnya.

Lebih jauh, Wahyudin mengungkapkan bahwa akta notaris hasil RUPS yang diduga bermasalah tersebut telah digunakan sebagai dasar berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan PT Parkland World Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika akta tersebut tidak sah secara hukum sejak awal, maka seluruh aktivitas perusahaan yang bersandar pada akta itu patut diduga sebagai aktivitas ilegal,” tegasnya.

Atas dasar dugaan pelanggaran hukum tersebut, Forum Wartawan Banten mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.

“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, profesional, dan transparan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum serius ini,” pungkas Wahyudin.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kuasa Hukum PT Parkland World Indonesia Cikande, Maraden Siregar, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Lepinus