SEKDIS PU PR KOLAKA DIDUGA TERLIBAT KONSPIRASI DENGAN KONTRAKTOR

Kolaka, RM Beberapa Warga menyampaikan keprihatinan atas proyek drainase di belakang Celebes Mart, jalan tembus Teppo'e, Kolaka, yang ti...

Kolaka, RM

Beberapa Warga menyampaikan keprihatinan atas proyek drainase di belakang Celebes Mart, jalan tembus Teppo'e, Kolaka, yang tidak memiliki papan proyek, tidak jelas sumber anggarannya, dan tidak ada pejabat teknis yang dapat memberikan keterangan resmi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa:

- Pekerjaan asal jadi dan tidak sesuai standar konstruksi dasar

- Tidak ada papan informasi proyek, melanggar aturan transparansi penggunaan APBD

- PPK, PPTK, dan pelaksana proyek tidak memberikan data pasti terkait anggaran maupun legalitas

- Proyek diduga berasal dari Dinas PUPR Kolaka, namun tanpa bukti administrasi

- Nilai anggaran proyek sebesar Rp 1.348.246.000, dengan waktu pengerjaan 75 hari kalender, yang dibiayai dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum)

Diduga Ada Konspirasi Antara Pihak PUPR dan Kontraktor

Media ini mempertanyakan tentang tidak adanya papan informasi proyek, namun pihak PUPR memberikan tanggapan yang mengada-ada. Nampak di lokasi, tempat berdirinya papan proyek berbeda, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya konspirasi antara pihak PUPR dan kontraktor.

Setelah dikonfirmasi, pihak PUPR menyalahkan media ini tidak lakukan konfirmasi, namun perlu diingat bahwa papan proyek ditempatkan di tempat yang susah dilihat. Sampai sekarang, media ini belum melihat letak papan informasi tersebut. Bukannya menegur pihak kontraktor, Sekdis PUPR malahan memblokir media ini, seakan menjadi momok untuk mengetahui lebih jauh dugaan skandal tersebut.

Saat media ini meminta turun lakukan pembuktian, Sekdis PUPR langsung melakukan pemblokiran, sehingga media ini tidak dapat melakukan liputan lebih lanjut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak PUPR.

Papan proyek yang sudah beberapa kali dicari keberadaannya, kemudian dikirim oleh Sekdis PUPR, diduga baru dipasang atau ditempatkan bukan di titik pekerjaan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pihak PUPR tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.

Kinerja Sekdis PUPR yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab membuat masyarakat Kolaka merasa tidak percaya. Salasatu Warga meminta kepada Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait proyek ini.

1. Proyek tanpa identitas adalah pelanggaran administrasi yang serius dan patut diperiksa oleh Inspektorat serta aparat penegak hukum.

2. Tuntutan Warga mendesak audit menyeluruh atas pekerjaan fisik maupun dokumen administrasi.

3. Jika terbukti ada unsur pengabaian tugas oleh PPK/PPTK, maka harus segera diberikan sanksi tegas.

4. Masyarakat Kolaka tidak boleh dibodohi oleh proyek yang menghabiskan uang negara tanpa transparansi.

Apabila proyek ini tetap tidak transparan, tidak ada dokumen lengkap, dan tidak jelas penanggung jawabnya, maka Warga akan menuntut secara resmi agar PHO dibatalkan dan dilakukan PHO ulang.

A3