Dugaan Pemasok Terbesar Emas Ilegal di Sandai: Athat, Kaki Tangan Aliong Diduga Kebal Hukum dan Dibekingi Aparat

Ketapang, RM Kalbar Praktik peredaran emas ilegal di Kecamatan Sandai kembali menjadi sorotan publik. Jejak aktivitas diduga terkait jaringa...

Ketapang, RM

Kalbar Praktik peredaran emas ilegal di Kecamatan Sandai kembali menjadi sorotan publik. Jejak aktivitas diduga terkait jaringan penampung emas hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) viral dan memunculkan keprihatinan luas. Sebuah rumah di wilayah Sandai diduga kuat beroperasi sebagai pusat transaksi emas ilegal dan disebut-sebut dikendalikan oleh seorang individu bernama Athat, yang diduga merupakan kaki tangan dari sosok yang disebut berperan sebagai pemodal utama, yaitu Aliong.

Berdasarkan informasi dari sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya, rumah tersebut diduga menjadi titik kumpul dan transaksi emas hasil PETI dari berbagai lokasi di wilayah Sandai dan sekitarnya.

“Pembeli besar bercokol di Sandai. Modal diduga berasal dari Aliong, sementara operasional harian dipegang Athat,” ujar narasumber kepada tim media, Minggu (7/12/2025).

Gurita Bisnis Emas Ilegal yang Menggurita

Kegiatan pembelian emas ilegal bukanlah fenomena baru. Dalam struktur bisnis PETI, keberadaan pembeli besar merupakan simpul vital yang memperkuat dan memperluas jaringan aktivitas penambangan tanpa izin.

Keberadaan pasar yang menjanjikan membuat para pelaku PETI terus menggali sumber daya alam secara tak terkendali. Dampaknya muncul dalam berbagai bentuk:

Kerusakan lingkungan berjangka panjang, mulai dari pencemaran sungai, degradasi tanah, hingga hilangnya biodiversitas.

Kerugian negara, akibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor minerba.

Ketimpangan sosial, karena masyarakat sekitar terjebak pada ketergantungan ekonomi dari aktivitas ilegal.

Seorang warga Sandai yang meminta identitas dirahasiakan mengungkapkan tekanan sosial yang dihadapi masyarakat.

“Semua tahu itu ilegal, tapi kebutuhan hidup membuat orang tutup mata,” ujarnya.

Emas ilegal bukan hanya merusak ekosistem, namun juga membentuk ekosistem ekonomi gelap yang mengakar dan sulit diputus jika tidak ada tindakan serius dari aparat penegak hukum.

Tantangan Penegakan Hukum dan Dugaan Pembiaran

Meski Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah menyatakan terus berupaya memberantas aktivitas PETI, fakta di lapangan menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih besar. Dugaan keterlibatan oknum, kekuatan modal, struktur jaringan yang rapi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat menjadi hambatan yang nyata.

Penindakan terhadap pembeli emas ilegal dan para pemodal adalah kunci utama untuk memutus rantai pasokan PETI. Tanpa menghentikan transaksi di titik penampungan, penambang akan terus memiliki pasar untuk menjual hasil tambang ilegal mereka.

Upaya pemberantasan harus mencakup:

Sinergi antarinstansi: Polri, Pemda, ESDM, dan aparat pengawas lingkungan.

Penegakan hukum berbasis integritas, tanpa tebang pilih.

Peningkatan pengawasan di lapangan dan sistem pelaporan publik yang aman.

Reformasi rantai distribusi untuk menutup ruang peredaran logam mulia ilegal.

Kerangka Hukum yang Dilanggar (UU yang Relevan)

Praktik PETI dan perdagangan emas ilegal berpotensi melanggar beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 100 miliar.

Pasal 161:

Setiap orang yang membeli, mengangkut, menjual, atau mengolah hasil tambang yang bukan dari pemegang izin resmi dapat dikenakan pidana serupa.

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pasal 98 – 103:

Perusakan lingkungan akibat bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam PETI dapat dikenai pidana 3–10 tahun penjara.

3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Transaksi emas ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang jika hasil kejahatan disamarkan melalui pembelian, penjualan, atau perputaran modal.

Solusi: Peralihan Menuju Pertambangan Rakyat Berizin & Ekonomi Alternatif

Transformasi menyeluruh diperlukan agar Sandai dan Ketapang keluar dari lingkaran aktivitas tambang ilegal. Beberapa strategi yang dapat ditempuh:

1. Pembentukan Pertambangan Rakyat Berizin (PRB)

Memberi ruang legal bagi masyarakat agar tidak bergantung pada jaringan ilegal.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelatihan keterampilan alternatif

Pendampingan UMKM

Akses pembiayaan mikro yang legal

3. Pengawasan berbasis komunitas

Masyarakat lokal perlu dilibatkan dengan mekanisme pelaporan aman terhadap aktivitas ilegal.

Sosok Aliong dan Athat Masih Menjadi Misteri

Hingga saat ini, upaya menghubungi pihak yang diduga pemodal, yaitu Aliong, tidak membuahkan hasil. Ia dikabarkan sulit ditemui dan menghilang dari aktivitas publik. Sementara itu, keberadaan Athat sebagai operator lapangan masih menjadi tanda tanya besar karena aktivitas rumah yang diduga menjadi tempat transaksi disebut masih berlangsung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jaringan emas ilegal memiliki struktur kuat dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kasus di Sandai hanyalah satu potret dari persoalan nasional terkait peredaran emas ilegal. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik yang merusak lingkungan, merugikan ekonomi, serta mengancam masa depan masyarakat lokal.

Tindakan tegas, lintas sektor, dan berkesinambungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan mutlak.

Lepinus