LIRA Kolaka Soroti Ketertutupan Data dan Dugaan Ketidakefektifan Program Vaksinasi Rabies

Kolaka, RM 4 November 2025 —DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka menyoroti sikap tertutup pejabat Dinas Peternakan dan K...

Kolaka, RM

4 November 2025 —DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka menyoroti sikap tertutup pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kolaka terkait permintaan data rincian vaksinasi rabies terhadap 1.200 ekor hewan.

Bup. DPD LIRA Kolaka, Amir, menyatakan bahwa sikap Kabid Kesehatan Hewan (Drh. Kasmawati) yang menolak memberikan data publik tersebut merupakan bentuk ketidakterbukaan terhadap pelaksanaan program yang menggunakan dana negara.

> “Kami menghormati kesediaan beliau untuk diperiksa oleh pihak berwenang, tapi menolak memberikan data publik adalah langkah yang tidak tepat dan melanggar semangat transparansi,” tegas Amir.

Menurut keterangan Kabid, saat di temui di ruanganya mengatakan dari lebih 6.000 hewan peliharaan yang ada, hanya sekitar 1.200 ekor yang berhasil divaksinasi karena keterbatasan anggaran. Namun, data mengenai alokasi dana, sebaran wilayah vaksinasi, hingga realisasi lapangan tidak dibuka ke publik, padahal sangat penting untuk menilai efektivitas program.

Kepala Bidang juga menyatakan bahwa penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) tidak praktis digunakan oleh anggota tim karena mereka harus berkeliling kampung untuk melakukan vaksinasi dengan cara door-to-door.

Namun, prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) mewajibkan penggunaan APD dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan wabah seperti vaksinasi rabies. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan tentang perencanaan dan pelaksanaan program vaksinasi yang tidak sesuai prosedur.

Program vaksinasi rabies yang diduga tidak efektif tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga merugikan negara yang telah mengucurkan dana yang cukup besar. Dugaan penyalahgunaan dana dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

LIRA menilai, hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Selain itu, alasan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dianggap “tidak praktis” saat pelaksanaan vaksinasi door-to-door juga disorot LIRA.

Padahal, dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit zoonosis seperti rabies, penggunaan APD adalah kewajiban hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, dan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan Lingkungan Kerja.

> “Petugas lapangan wajib dilengkapi APD sesuai risiko kerja. Jika tidak, itu bisa menjadi pelanggaran prosedur keselamatan. Negara sudah mengucurkan anggaran, jadi pelaksanaan harus sesuai dengan standar teknis dan etika kerja,” tambah Amir.

LIRA Kolaka menegaskan, dugaan ketidakefektifan program vaksinasi rabies tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara bila anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan hasil di lapangan.

Melalui surat resmi yang telah disampaikan, LIRA meminta pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kolaka agar memberikan data vaksinasi secara lengkap dalam waktu tujuh hari kerja. Jika tidak dipenuhi, LIRA berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Daerah dan Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dan pelanggaran keterbukaan informasi publik.

> “LSM LIRA tidak sedang mencari kesalahan individu. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat benar-benar digunakan secara efektif dan sesuai prosedur,” tutup Amir.

Reporter: Adi agung