LIRA Kolaka Desak Transparansi dan Audit Anggaran Vaksin Rabies 2023–2025 oleh Dinas Perkebunan Kolaka

Kolaka, RM [30 Oktober 2025] —Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka menyoroti pelaksanaan program vaks...

Kolaka, RM

[30 Oktober 2025] —Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka menyoroti pelaksanaan program vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies (HPR) — seperti anjing, kucing, dan monyet — yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka dalam kurun waktu 2023 hingga 2025.

Berdasarkan hasil pantauan lapangan dan informasi yang dihimpun, LIRA Kolaka menemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam pelaksanaan program vaksinasi rabies tersebut.

1. Diduga Ada Titik Vaksinasi Fiktif

LIRA Kolaka menemukan indikasi bahwa beberapa titik pelaksanaan vaksinasi rabies yang tercantum dalam laporan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Sejumlah warga yang tercatat sebagai penerima vaksinasi mengaku tidak pernah mendapatkan layanan vaksin untuk hewan peliharaan mereka. Temuan ini mengindikasikan adanya titik kegiatan fiktif yang perlu diverifikasi secara menyeluruh.

2. Vaksinasi Terlihat Hanya Sebatas Formalitas

Pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah juga terkesan hanya sebatas formalitas administratif.

Kegiatan lebih banyak menyasar hewan peliharaan jinak yang mudah dijangkau, sementara hewan liar yang justru berpotensi besar menularkan rabies tidak tersentuh vaksinasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan tujuan sebenarnya dari program tersebut.

3. Hewan Liar Tidak Tersentuh Program

LIRA Kolaka menyoroti bahwa hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata dari Dinas Perkebunan dalam melakukan vaksinasi atau pengendalian terhadap populasi hewan liar, khususnya anjing dan kucing yang berkeliaran di pemukiman dan fasilitas umum.

Padahal, menurut standar pencegahan rabies, populasi hewan liar justru merupakan faktor risiko utama penularan kepada manusia.

4. Perlu Audit Anggaran 2023–2025

Berdasarkan temuan tersebut, LIRA Kabupaten Kolaka mendesak agar dilakukan audit transparan terhadap penggunaan anggaran vaksinasi rabies selama tiga tahun terakhir (2023–2025) oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka.

Audit ini penting untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya — bukan sekadar untuk kegiatan simbolik yang minim dampak nyata.

> “Kami minta Inspektorat dan lembaga pengawas anggaran memeriksa pelaksanaan vaksin rabies ini secara menyeluruh. Jangan sampai kegiatan tahunan ini hanya menjadi proyek rutin tanpa manfaat bagi masyarakat,”

tegas Amir, Bupati LIRA Kabupaten Kolaka.

5. LSM LIRA Akan Sampaikan Laporan Resmi ke Lembaga Pengawas

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, LIRA Kolaka akan segera mengajukan laporan resmi ke Inspektorat Kabupaten Kolaka, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, dan BPKP untuk dilakukan audit dan klarifikasi atas pelaksanaan program vaksinasi rabies oleh Dinas Perkebunan Kolaka. 

Saat di konfirmasi kepala bidang peternakan melalui media watdsap DRH, kasmawati,mm mengatakan "Kalo tidak bisa di tangkap dan tidak di vaksin, tidak termasuk pemborosan uang negara lah, Krn yg di vaksin sj yg akan menggunakan uang negara to Krn menggunakan vaksin yg dibeli pake uang negara,  sementara yg tidak bisa di tangkap tidak dilakukan apapun Krn nyawa dan keselamatan petugas tetap menjadi prioritas utama" ujarnya 

Reporter ,:  Adi agung