Diduga Pelanggaran Prosedur K3 dan Biosecurity dalam Pelaksanaan Vaksinasi Rabies oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka

Kolaka, RM Dalam beberapa hari terakhir, DPD LIRA Kabupaten Kolaka menerima sejumlah foto dan laporan masyarakat dari berbagai titik lokasi ...

Kolaka, RM

Dalam beberapa hari terakhir, DPD LIRA Kabupaten Kolaka menerima sejumlah foto dan laporan masyarakat dari berbagai titik lokasi kegiatan vaksinasi rabies yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka.

Dari dokumentasi dan kesaksian warga yang diterima, tampak bahwa:

Petugas vaksinasi tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Kementerian Pertanian;

Warga yang diminta membantu memegang hewan juga tidak dibekali sarung tangan, pelindung tangan, atau penjelasan keselamatan kerja;

Kegiatan dilaksanakan secara terbuka di lingkungan pemukiman tanpa pengamanan memadai terhadap risiko gigitan dan penularan rabies.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies di lapangan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan standar keselamatan kerja (K3) yang diatur oleh pemerintah.

Suda jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Pasal 86 ayat (2): Setiap kegiatan kesehatan hewan wajib menerapkan kaidah kesejahteraan hewan dan biosecurity.

Pasal 91: Pelanggaran terhadap kaidah biosecurity dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3),

Pasal 14–15 mewajibkan setiap pelaksana pekerjaan untuk menggunakan alat pelindung diri dan menjamin keselamatan diri maupun orang lain.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PK.320/1/2017 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies,

Menegaskan bahwa petugas pelaksana vaksinasi wajib menggunakan alat pelindung diri dan menerapkan prosedur biosecurity, serta masyarakat hanya dapat dilibatkan setelah mendapat penyuluhan keselamatan.

Berdasarkan temuan dan hasil konfirmasi di lapangan diduga ada beberapa prosedur yang dilanggar

1. Petugas vaksinasi di sejumlah titik tidak menggunakan APD (tanpa sarung tangan, tanpa masker, tanpa sepatu kerja).

2. Warga yang membantu memegang anjing atau kucing tidak diberikan sarung tangan atau alat pelindung apa pun.

3. Cool box atau penyimpanan vaksin diduga tidak sesuai standar suhu 2–8°C.

4. Tidak dilakukan pencatatan penerima vaksin secara by name by address sebagaimana diwajibkan juknis.

Kondisi ini bukan hanya menyalahi juklak/juknis pelaksanaan vaksinasi rabies, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan menurunkan efektivitas vaksin itu sendiri.

DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menilai bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka tidak memenuhi standar minimal keselamatan kerja dan biosecurity, sehingga:

"Dapat dikategorikan maladministrasi pelaksanaan program publik, karena dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan penerima manfaat" ujarnya.

Amir menambahkan Berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat bila terjadi gigitan atau penularan rabies akibat kelalaian prosedural.

Juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal Dinas terhadap petugas lapangan dan tanggung jawab teknis pelaksanaan vaksinasi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka meminta Kepada bupati Kolaka dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, agar segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap seluruh pelaksanaan vaksinasi rabies;

Memberikan teguran tertulis kepada petugas yang lalai dan memastikan penggunaan APD sesuai standar

Melakukan vaksinasi ulang terhadap petugas dan warga yang berisiko terpapar, bekerja sama dengan Dinas Kesehat.

Memerintahkan Inspektorat melakukan audit kepatuhan terhadap kegiatan vaksinasi rabies, baik dari aspek teknis maupun penggunaan anggaran;

Memastikan program vaksinasi berikutnya dilaksanakan sesuai standar Kementerian Pertanian RI.

Juga meminta Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, agar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dan kelalaian prosedur K3 dalam program vaksinasi rabies tahun 2025 di Kabupaten Kolaka.

Reporter:Adi agung