ASN Di Kubu Raya Keluhkan TPP Yang Tak Kunjung Dibayar, Ini Prahara Yang Ditinggalkan Bupati Muda

KUBU RAYA, RN Beberapa hari ini Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kubu Raya menjadi pembicaraan ...




KUBU RAYA, RN

Beberapa hari ini Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kubu Raya menjadi pembicaraan hanggat mulai di media sosial bahkan diperbincangan hangat di warung kopi, Pasalnya hingga berakhirnya masa jabatan Bupati Kubu Raya TPP belum diterima.


Sengkarut mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kubu Raya senilai puluhan miliar tersebut seolah menjadi “piring kotor” yang harus dibersihkan sepeninggalnya jabatan Bupati Kubu Raya oleh Muda Mahendrawan.

 

Menurut kesaksian sejumlah ASN, TPP itu bahkan belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 4 bulan, sejak November 2023 hingga Januari 2024.

 

Semakin lama, permasalahan ini pun kian parah. Lantaran berbulan-bulan didiamkan, permasalahan Penghasilan Pegawai (TPP) kini turut memicu riak-riak inkondusivitas para ASN dalam bekerja. 

 

Banyak dari mereka yang teriak-teriak mempertanyakan kapan pencairan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dilakukan. Ada yang cuma sekadar ngeluh sesama rekannya, namun ada juga yang terang-terangan mengumbar masalah tersebut di media sosial.

 

“Wajar lah kalau kami teriak karena sudah lama belum cair-cair juga,” sesal Sukarman, salah satu ASN di Kabupaten Kubu Raya, Senin (19 Februari 2024).

 

Intinya, para ASN Kubu Raya ini memandang, bahwa TPP itu sangatlah penting untuk mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, mulai dari ekonomi, pendidikan, pembayaran berbagai tagihan, kredit dan lain sebagainya.

 

“Jadi, jelas ini menyangkut periuk kawan-kawan ASN. Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan gaji (bulanan) sudah terbayarkan untuk pinjaman bank,” jelas Sukarman.

 

Seperti diketahui, persoalan TPP ASN yang belum cair ini mulai terbongkar ke publik menjelang masa jabatan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo pada Sabtu, 17 Februari 2024 lalu.

 

Saat itu, para ASN ini sangat berharap kepada Muda maupun Sujiwo, agar pekerjaan rumahnya ini sudah dapat dituntaskan sebelum keduanya undur diri.

 

Namun, hingga masa jabatannya berakhir dan digantikan oleh Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman, pada Senin 19 Februari 2024, masalah ini tetap saja masih menggantung.

 

“Kami berharap Pj Bupati yang baru bisa dapat segera mengambil langkah-langkah positif agar persoalan ini dapat segera terselesaikan,” titip Sukarman kepada wartawan.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam tak menampik, bahwa memang terdapat total sekitar Rp 30 miliar TPP ASN yang belum dibayarkan sejak bulan November 2023 hingga Januari 2024.

 

Yusran menjelaskan, adapun penyebab TPP ASN belum dibayarkan selama 4 bulan tersebut dikarenakan dua hal, pertama yakni regulasi berupa Perbup TPP yang harus direvisi kembali, serta terjadinya masalah ekuitas pada kas daerah.

 

Yusran mengatakan, TPP ASN yang telah dicairkan sebelumnya ternyata menjadi temuan BPK RI di bulan Oktober 2023. Sehingga hampir mayoritas pegawai wajib mengembalikannya dengan nilai total hampir Rp 500 juta.

 

Hal itu dikarenakan Peraturan Bupati (Perbup) Kubu Raya tentang TPP yang dinilai telah menyalahi aturan, seperti perhitungan nilai untuk pejabat yang tidak sesuai dengan aturan kemendagri.

 

“Sehingga di bulan November kita belum bisa melakukan pembayaran TPP, karena harus memperbaiki perbup yang prosesnya panjang. Harus evaluasi ke provinsi dan kementerian. Tapi perbup itu sekarang sudah selesai di awal Februari,” jelas Yusran, Selasa (20 Februari 2024).

 

Penyebab kedua yakni persoalan ekuitas pada kas daerah, sehingga mengakibatkan kondisi keuangan terjadi kekurangan. Yusran menyebutkan, masalah ekuitas ini diakibatkan beberapa sumber pendapatan daerah yang belum masuk ke kas di tahun 2023.

 

“Sehingga ekuitas kas daerah terganggu. Kondisi ini berdampak terhadap TPP ASN yang belum terbayarkan. Namun, di bulan Januari 2024 secara perlahan sumber pendapatan sudah masuk, ada yang masuk ke kas daerah,” ujarnya.

 

Yusran turut menjelaskan, bahwa tiap-tiap ASN memiliki nilai TPP yang bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 15 juta per bulan, dari mulai staf, eselon IV, eselon III hingga eselon II yang jumlahnya diperkirakan ribuan orang.

 

“Ini kita sudah infokan ke perangkat daerah untuk mengajukan permohonan pencairan TPP,” katanya.

 

Yusran pun memastikan, bahwa TPP ASN Kubu Raya tersebut akan dibayarkan, namun secara bertahap. Sebab dari total Rp 7 miliar per bulan yang harus dibayarkan, dana yang sudah ada saat ini baru sekitar Rp 4 miliar.

 

“Tapi secara bertahap, bulan November dulu. Tahap pertama untuk level staf dan eselon IV. Sedangkan level eselon III dan II mulai dicairkan setelah kas kita sudah siap,” kata Yusran.

 

Atas kondisi keuangan daerah tersebut, Yusran pun berharap agar ASN dapat bersabar menunggu proses pencairan. Apalagi ia memastikan, tidak akan ada uang yang berkurang atau pemotongan sepeser pun.

 

“Namun saya yakin kinerja teman-teman pegawai masih tetap semangat, karena sudah terbukti kita pernah mengalami masa krisis saat covid. Kalaupun ada satu atau dua orang yang protes saya memahami dan maklumi,” ucapnya.

 

Tanpa basa-basi, menanggapi polemik TPP ASN yang belum dibayarkan, Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman menyatakan, bahwa hak ribuan ASN itu wajib hukumnya untuk dibayarkan.

 

“Bagi saya ini sudah wajib hukumnya diselesaikan. Karena ini adalah hak ASN Kubu Raya yang harus dipenuhi,” tegas Kamaruzaman, Rabu (21 Februari 2024).

 

Kamaruzaman pun memastikan, akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan secara khusus masalah ini, agar jangan sampai berlarut-larut lagi.

 

“Saya akan segera memanggil TAPD untuk mengambil langkah-langkah cepat menyelesaikan masalah TPP ini, karena ini hak pegawai,” tegasnya lagi.

 

Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak, Zulkarnain menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memanage keuangan daerahnya. Dirinya pun mengaku tak habis pikir, bagaimana bisa kabupaten yang cukup kaya akan potensi itu bisa mengalami kedaruratan kas. Belakangan diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya mengalami defisit anggaran sampai ratusan miliar.

 

“Kejadian ini menunjukkan ada hal pada kondisi (pemerintahan) yang lalu ada yang kurang tepat dalam pengelolaannya,” ujarnya.

 

Terlebih Zulkarnain menilai, bahwa arus masuk dan keluar sebuah keuangan daerah, seyogyanya diatur secara ketat. Namun yang terjadi, mengapa penganggaran yang dilakukan terkesan justru tidak rigid.

 

Menurut dia, wajar jika publik akhirnya mengoreksi model tata pemerintahan yang dipegang oleh Muda Mahendrawan itu.

 

“Bagaimanapun juga terkait persoalan keuangan, keuangan inikan diatur ketat. Dalam kejadian ini tentu ada hal pada kondisi yang lalu (pemerintahan sebelumnya), ada yang kurang tepat dalam tata kelolanya,” lugasnya.

 

Kembali soal potensi daerah, Zulkarnain menilai, bahwa Kubu Raya sendiri memiliki potensi yang sangat bagus jika pucuk pimpinan di daerah itu benar-benar niat dan piawai mengelolanya. Ia hanya berharap, kasus TPP ASN ini tidak sampai berujung ke ranah hukum.

 

“Potensinya kan luar biasa Kubu Raya ini, PAD-nya juga bagus, nilai plus banyak, tapi yang utama itu tentunya jangan sampai beban ini jadi persoalan masalah hukum. Makanya harus ditata betul secara internal pemerintah, supaya tidak terjadi gejolak dan persoalan yang lebih rumit lagi, dan penjabat bupati tidak terbebani (secara hukum) dengan hal ini,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Zulkarnain setuju, jika pada akhirnya sengkarut TPP ASN Kubu Raya ini dibebankan kepada Pj Bupati Kubu Raya yang baru dilantik, Syarif Kamaruzaman. Ia menilai, Kamaruzaman memiliki otoritas perangkat dan kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan itu.

 

“Tentu ruang (kewenangan, red) sekarang ada pada Pj. Saya pikir PR (pekerjaan rumah) ini harus segera diselesaikan, harus. Karena memang yang mengelola itu secara organisasi tetap saja kan itu Pemkab Kubu Raya, walaupun sekarang dijabat oleh Pj,” jelasnya.

 

Zulkarnain mengaku cukup memahami kondisi psikologis para ASN di Kubu Raya. Ia menilai wajar jika para ASN tersebut resah bahkan dongkol dengan model kebijakan seperti ini. Karena memang uang yang mereka harapkan cair berbulan-bulan lalu itu sangat dibutuhkan.

 

“Apapun konteksnya, itu (TPP ASN) selayaknya (dibayar), karena ini memang diatur dan hak pegawai. Wajar kalau ASN resah, keresahan-keresahan itu suka tidak suka membuat beban penjabat bupati juga. Walaupun itu beban masa lalu, tentu harus bisa jadi perhatian penjabat, harus dituntaskan,” harapnya.

 

Karena lagi-lagi, menurut Zulkarnain, TPP ini sangat penting bagi para ASN dan pastinya akan menjadi pengaruh besar pada kinerja mereka.

 

“Karena pegawai pasti ada perasaan kesal, ada hal yang mereka sudah tunggu, yang dikhawatirkan juga karena ini ASN, tentu bisa menyebabkan ASN mencari sumber pendapatan lain, misalnya meminjam uang dan sebagainya, ketika ternyata belum dibayarkan juga, maka akan membuat tambah kusut urusan itu,” katanya.

 

Selain hak ASN terhadap TPP yang harus dibayarkan, Zulkarnain juga menyarankan kepada Pj Bupati Kubu Raya untuk menyisir di mana letak persoalan anggaran itu sesungguhnya. Agar permasalahan TPP ASN ini tidak terulang lagi di masa depan.

 

“Perlu dicari tahu juga mengapa sampai TPP yang merupakan hal dasar ini tidak dibayarkan? Tentu ada pertanyaan, ada apa ini? Ini tentu jadi tanggung jawab dalam konteks (pejabat) yang sebelumnya,” kata dia.

 

Sejalan dengan itu, Pemkab Kubu Raya pun harus melakukan kajian mendalam terhadap prosedur yang dilakukan selama ini. Jangan sampai ibarat kata pepatah lama; “orang yang makan nangkanya, kita yang kena getahnya”.

 

Ia menambahkan, Karena berkaitan dengan keuangan ini, hukum harus diperhatikan. Karena tidak bisa mengambil uang dari pos lain, itu bisa jadi masalah hukum juga. Karena bisa mengganggu program yang sudah direncanakan juga.

 

“Karena soal uang ini tidak bisa sembarang, masalah uang ini hitam putih harus diperhitungkan. Namun yang pasti harus dicari tahu kenapa hal ini tidak bisa terbayarkan oleh (bupati) sebelumnya,” tekan Zulkarnain.

 

Dirinya pun sangat mewanti-wanti, agar Kamaruzaman dapat berhati-hati dalam menentukan jalan keluar bagi polemik ini. Karena kalau sampai salah langkah, maka solusi yang dihasilkan, betapapun baiknya, bakal menjadi bumerang di kemudian hari.

 

Ia menambahkan , Jadi harus diperhatikan juga jalan keluarnya. Memang ini tidak sederhana juga. Karena penyelesaiannya tetap harus dalam koridor yang diatur dalam tata kelola keuangan pemerintah. Kalau tidak, yang mengelolanya itu jadi masalah

 

“Katakanlah Pj ingin berbuat baik (namun terjebak) mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai, maka akan jadi masalah. Kalau diperlukan, bentuk tim khusus di internal eksekutif itu supaya kajiannya lebih komprehensif,” saran Zulkarnain.


Terakhir, selain mengharapkan permasalahan TPP ASN ini segera dituntaskan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, Zulkarnain berharap Pj Bupati Kubu Raya, Kamaruzaman mampu meredam aspek psikologis yang muncul dari para pegawai akibat persoalan ini.

 

“Oleh karenanya saya berharap persoalan ini perlu menjadi prioritas penjabat bupati. Memang urusan TPP ini tidak bisa langsung ke penjabat bupati, tapi tentunya pegawai pasti berharap Pj memelihara iklim kondusif dalam lingkungan kerja pegawai,” pungkasnya. 

(Tim Liputan Moel).

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),948,(Praya Tengah,4,5erkini,1,a,1,Abepura,1,abu dhabi,5,Aceh,121,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,28,ACEH TENGAH,3,aceh timur,9,Aceh Utara,8,adepura,1,adv,10,Aek Kanopan,3,agam(Sumbar),20,Ambon,4,Amsterdam,1,Amuntai,3,anabas,1,anambas-kepri,16,anjongan,1,ankara,2,ANTERO,1,anyer,1,Artikel,11,asahan,391,ASMAT,1,atambua,1,babakan,2,babel,1,badau(kalbar),5,badung,9,bagansiapiapi,2,bajawa,1,bakaran batu,1,Balai Karangan,2,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,41,balige,1,Balikpapan,4,Banda Aceh,35,bandar lampung,115,Bandung,601,bandung barat,14,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,bangka,1,Bangka belitung,8,bangka selatan(babel),27,bangkalan,3,bangkinang,2,banjar,5,Banjarbaru,1,banjarmasin,10,Banjarnegara,2,bantaeng,1,banten,28,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,42,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,4,Barito Selatan,4,Barito utama,1,barito utara,12,barru,1,batam,749,batang,168,batas batu,2,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,4,Batu Panjang Rupat,4,batubara,43,batujajar,1,batukliang utara,1,Batunyala,1,Baturaja,2,beirut,1,bekas,1,Bekasi,129,belawan,38,belitang,2,belitung,4,belu,2,bengkalis,162,bengkayang,124,bengkulu,4,bengkulu utara,7,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,569,Bima,5,binjai,7,bintan,185,Bireuen,176,biru biru,1,bisnis,4,bitung,1,blahbatuh,1,Blitar,7,BLORA,58,Bobong,1,Bogor,106,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,1218,bone,5,boven digoel,1,boyolali,80,brandan barat,2,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,9,bukit barisan,1,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,2,ciamis,59,cianjar,1,Cianjur,271,cibinong,3,cicalengka,1,cikalong,1,Cikampek,6,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,10,Cilegon,25,cimahi,17,cipali,1,Cirebon,90,cisarua,1,cisolok,1,dabo singkep,6,daera,3,Daerah,291,dairi,2,deiyai,1,Deli Serdang,533,demak,3,Denpasar,30,depok,224,dewan pers,1,DIY,5,dolok sanggul,17,dompu,1,Donggala,42,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD KOTA BEKASI,10,Dubai,6,dumai,28,dumaring,1,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,empanang,1,enrekang,1,entikong,71,galang,3,garu,1,Garut,199,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,200,Gowa,11,Gresik,31,grobogan,4,Gunung kidul,2,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,3,Halmahera Barat,3,halmahera selatan,1,halmahera tengah,2,halmahera timur,1,Halmahera utara,2,hamparan perak,15,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,9,Hutan Panjang(Rupat),4,i,1,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,51,Indrapura,1,informasi,1,INHIL,3,inhu,2,ini,1,intan jaya,20,Internasional,29,itali,1,jabar,42,jabodetabek,1,Jagoi Babang,1,jakara,10,jakarta,3133,jakarta barat,18,jakarta timur,6,jakarta utara,2,jambi,6,Janapria(Lombok Tengah),18,jateng,4,Jatim,7,jatinangor,4,Jawa barat,201,Jawa tengah,9,Jawa Timur,11,Jayapura,48,jayawijaya,2,Jeddah,1,Jember,464,Jembrana,3,Jeneponto,17,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,2,kab,1,Kab Bandung,72,kab. Bandung,12,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,326,Kab. Mimika,27,kab. musi rawas,151,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,7,Kab. Wajo,5,kab.bandung,41,Kab.Bandung Barat,1,kab.bekasi,14,kab.bengkalis,53,kab.bogor,7,kab.cirebon,12,kab.keerom(Papua),7,kab.kubu,3,kab.kubu raya(kalbar),1980,kab.mimika,4,Kab.Nganjuk,70,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,185,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,159,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,40,kalimantan selatan,2,kalimantan timur,2,kalimantan utara,1,KALSEL,3,Kalteng,17,Kaltim,10,kaltra,2,kampar,75,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,64,karanganyar,3,karangasem,7,Karawang,115,Karimun-Kepulauan Riau,265,karo,2,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,30,kayuagung,2,Kebumen,2,kediri,22,Keerom,4,Kementerian PPN/Bappenas,89,kendari,4,KENDARI(SULTRA),38,kenyam,7,kepri,119,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,173,kisaran,1,klaten,91,klungkung,8,kolaka,2,kolaka timur,2,kolaka utara,4,Koltim,1,konawe,2,kota bima,1,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,koto tengah,1,koyang utara,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,2,Kuala Pembuang,20,kualuh hulu,1,kubu raya,337,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,21,Kupang,12,Kutai Kartanegara,1,kutai timur,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan bajo,3,labuhan batu,360,labuhan batu utara,3,Labuhan Deli,2,labuhan haji,5,Labura,46,Labusel,12,lagoi,1,lagon,2,laguboti,1,lamboya (NTT),1,lamongan,4,lampok(sumbawa barat),1,lampung,88,lampung barat,3,Lampung Selatan,30,Lampung Tengah,739,lampung timur,13,lampung utara,37,lampura,6,landak,32,landak(Kalbar),496,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,73,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,Laut Natuna,1,lawang kidul,2,lebak,24,lembang,7,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,525,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,2,lombok barat,37,lombok tengah,85,Lombok timur,520,lombok utara,3,los angeles,1,loteng,2,loteng(NTB),7,loteng),1,lubuk pakam,5,Lubuklinggau,91,Lumajang,40,Luwu,9,luwu timur,1,luwu utara,14,Luwuk Banggai,2,luwuk utara,1,Maddaremmeng,1,Madina,3,Madiun,8,madura,1,magelang,13,magetan,1,majale,1,Majalengka,1019,majene,72,Majengka,1,makassar,29,mako kodiklatal,1,malaka,1,malang,15,malang selatan,1,Maluku,3,maluku barat,1,maluku tengah,3,Maluku Utara,5,Mamberamo Raya,1,Mamberamo Tengah,1,Mamuju,28,mamuju tengah,6,Manado,13,mancanegara,1,mandailing natal,1,Mandau,4,Mandor,6,manduamas,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manila,2,manokwari,19,marindal,1,maroko,2,Maros,83,mataram,11,mataram(ntb),30,mateng,1,med,1,Medan,1298,Melawi,10,MELAWI(KALBAR),198,meliau,1,Mempawah,53,Mengkopot,4,menjalin,38,merak,7,Merangin,1,meranti,11,Merauke,8,MESUJI,43,metro,1,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,10,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,9,Morowali Utara,3,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),82,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,10,muba,20,Muko Muko,27,mukomuko,80,mukoq,1,Muna barat,1,Muna(Sultra),1,munumai,1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,2,musi banyuasin,44,musirawas,57,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,3,Nasional,40,Natuna(Kepri),39,nduga,4,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,56,Ngawi,3,nias,1,nias selatan,7,NTB,36,nternasional,1,NTT,7,Nunukan,128,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),17,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,23,Pacitan,1,padalarang,2,Padang,8,padang genting,1,padang pariaman,1,padangsidempuan,13,pagaralam,79,pakpak,1,Palangka raya,47,Palas,2,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,8,Palembang,49,palimanan,1,palopo,2,palu,12,Pamekasan,2,pancur batu,4,Pandeglang,482,Pangandaran,34,Pangkal Pinang,13,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,2,panyabungan,1,Papua,106,papua barar,2,papua barat,13,papua selatan,3,papua tengah,6,parapat,5,Parepare,3,Parimo,10,Pariwisata,31,pasaman barat,2,pasangkayu,9,Pasuruan,5,pati,6,Payakumbuh,2,pegunungan bintang,1,pekalongan,47,Pekanbaru,390,pelalawan,2,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,pesawaran,6,pesisir barat,20,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,14,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,525,Polsek Belitang,23,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,5,Pontianak,182,pontianak(kalbar),1008,porsea,1,Poso,2,prabumulih,1,praya,3,pringsew,1,pringsewu,221,Probolinggo,3,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puncak,1,puplis,1,Purwakarta,82,purwokerto,1,Purworejo,2,puspenerbal,1,putussibau,4,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,914,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,rancaekek,1,Randublatung,3,rantau rasau,1,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,3,Rembang,1,Rerkini,1,Riau,37,rimo,1,rkini,1,Rohil,5,ROHUL,8,rokan hilir,5,Rokan Hulu,681,rote ndao,31,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,10,sambas,127,samosir,3,sampang,164,sampit,7,sanana,47,sanggau,879,sangkar,1,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,12,sekadau,153,Sekadau Hilir,7,Sekadau Hulu,1,sekayam,16,sekayu,1,selayar,1,selebritis,8,selong,5,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,38,Sengah Temila,4,sentani,1,seol,1,seputihbanyak,1,serang,173,serdang bedagai,64,sergai,6,siak,16,siak hulu,1,siantar,8,sibolga,4,sidas,2,sidikalang,2,Sidoarjo,26,sidrap,1,Sigi,23,silangit,1,Simalungun,499,simeule,1,singapura,1,singaraja,1,singkawang,110,singkil,9,singosari,2,Sinjai,1,sintang,142,situ lembang,1,situbondo,27,slawi,2,Sleman,5,solapan,1,solo,7,Solok,1,Solok selatan,1,sopeng,1,Soppeng,3,soreang,2,sorong,13,sorong selatan,18,sragen,41,stabat,27,subang,70,subulussalam,176,suka Makmue,1,Sukabumi,326,sukadana,4,sukoharjo,25,sukowono,1,Sulawesi Selatan,2,sulbar,5,sulsel,27,sULTENG,8,sultra,3,Sulut,3,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,10,sumbawa,8,sumbawa barat,10,Sumedang,23,Sumenep,141,Sumsel,13,sumut,12,sungai kakap,6,SUNGAI RAYA,1,sunggal,1,Surabaya,96,surakarta,26,surakata,2,tabanan,4,takalar,3,talang muandau,3,Taliabu.,43,talisayan,38,taliwang(Sumbawa Barat),8,Taliyasan,4,tambang,1,tana tidung,4,Tana Toraja,6,tanah datar,1,tanah jawa,2,tandem hilir,1,tangerang,34,Tangerang Selatan,9,tanggamus,6,Tanjabtim,67,Tanjung agung,1,tanjung balai,2,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,tanjung morawa,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),723,tanjung punak,5,tanjung selor,3,tanjung uban,26,TANJUNGPINANGKEPRI,1,tanjungsari,1,Tapanuli Selatan,1001,tapteng,2,tapung hilir,1,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,167,taulad,2,tayan hilir,1,tayan hulu,3,Te,1,teb,1,tebing tinggi,538,tebingtinggi,207,Technology,12,Teekini,4,tegal,18,Tekini,5,teluk kapuas,1,temajuk,4,temanggung,1,Ter,1,Terikini,1,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,4,Terkibi,1,Terkiji,2,Terkiki,1,Terkimi,2,Terkin,10,Terkini,35486,Terkinii,2,TERKINIM,3,Terkinj,1,Terkink,1,Terkino,7,Terkinu,2,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,4,Ternate,2,ternate selatan,1,Tertkini,1,Tetkini,4,tigaraksa,1,timika,9,toba,8,tokyo,1,tolikara,1,Tolitoli,12,toraja utara,68,trenggelek,8,Trkini,1,Trrkini,2,Tubaba,4,tubabar,1,tuban,1,tulang bawang,78,Tulang Bawang Barat,17,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,Twrkini,1,ujung batu,2,virginia,1,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,wakatobi,1,Walla Ndimu(NTT),3,wamena,1,Way Kanan,437,Wonogiri,6,Wonosobo,1,yalimo,2,Yogyakarta,26,
ltr
item
Radar Metro: ASN Di Kubu Raya Keluhkan TPP Yang Tak Kunjung Dibayar, Ini Prahara Yang Ditinggalkan Bupati Muda
ASN Di Kubu Raya Keluhkan TPP Yang Tak Kunjung Dibayar, Ini Prahara Yang Ditinggalkan Bupati Muda
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Oayrf43Fz6dOWj_WT-PJmJPyUKT8DW9oT1ifDv6aRji7_zv45pOMgXkhDNkNxGAczMMPoqOTnhyphenhyphenOdFymmh3NSJEOMvOLTTx5fOPwzMRPbM9PJ-Ykm6DyBmFgiflJLvNlSzwsZmyFSpORktYnNIIwXsPXOKr8W4ND37uI6XHZBSTzeGSs_8K6TrYVdj0/s320/IMG-20240226-WA0005.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Oayrf43Fz6dOWj_WT-PJmJPyUKT8DW9oT1ifDv6aRji7_zv45pOMgXkhDNkNxGAczMMPoqOTnhyphenhyphenOdFymmh3NSJEOMvOLTTx5fOPwzMRPbM9PJ-Ykm6DyBmFgiflJLvNlSzwsZmyFSpORktYnNIIwXsPXOKr8W4ND37uI6XHZBSTzeGSs_8K6TrYVdj0/s72-c/IMG-20240226-WA0005.jpg
Radar Metro
https://www.radarmetronews.com/2024/02/asn-di-kubu-raya-keluhkan-tpp-yang-tak.html
https://www.radarmetronews.com/
https://www.radarmetronews.com/
https://www.radarmetronews.com/2024/02/asn-di-kubu-raya-keluhkan-tpp-yang-tak.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy