FORKAB Desak DLH, Bupati, DPRD, Dan APH Agar Menindak Yang Diduga "Tambak Nakal"

PANDEGLANG, Radar Metro  Lembaga swadaya masyarakat Forum Komunikasi Aktifis Banten (FORKAB) merasa kecewa terhadap Dinas Lingkungan Hidup K...

PANDEGLANG, Radar Metro 

Lembaga swadaya masyarakat Forum Komunikasi Aktifis Banten (FORKAB) merasa kecewa terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang karena diduga telah membiarkan sebuah Perusahaan Tambak Udang yang diduga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurut Nana Sujana Akbar selaku Ketua Aktifis FORKAB mengungkapkan, bahwa sudah menjadi keharusan bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang agar pro aktif untuk memantau UKL UPL dari Tambak Udang di sepanjang wilayah garis pantai Kabupaten Pandeglang. 

“Minimal dokumen UKL UPL saja dulu, jangan terlalu jauh ke AMDAL, meski seharusnya tambak besar juga wajib memiliki AMDAL. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya cekatan terhadap tugasnya karena sudah digaji dan dianggarkan oleh Pemerintah, jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat terus-menerus, karena Tambak Udang memiliki limbah yang cukup berbahaya." Ungkap Nana Sujana Akbar pada Hari Sabtu (06/02/2021).

Kemudian Nana Sujana juga menambahkan, bahwa Contoh Besar Saat ini adalah, adanya Perusahaan Tambak Udang di wilayah Blok Kampung BTN Desa Tegalpapak Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang diduga kuat tidak memiliki IPAL. 

"Lantas bagaimana dengan proses Perizinannya? Padahal untuk mendapatkan Dokumen Perizinan, Pengusaha atau Pengelola Tambak harus membuat IPAL terlebih dahulu. Sehingga Kami menduga kuat, bahwa Tambak Udang yang ada di Blok Kampung BTN Desa Tegalpapak tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap." Imbuh Nana Sujana yang juga merupakan Aktifis Peduli Lingkungan. 

Lanjut Nana Sujana menjelaskan, bahwa Jika pengusaha atau Pengelolaan Tambak Udang intensif tersebut tidak memiliki IPAL, sehingga limbahnya langsung dibuang ke laut. Padahal limbah-limbahnya tersebut banyak mengandung Zat Chlorine yang dapat merusak habitat lingkungan setempat.

"Saya merasa miris terhadap Perusahaan, Pengusaha, atau Pengelola Tambak-Tambak Udang yang diduga tidak mempunyai dokumen perizinan dan IPAL. Karena minimnya pengawasan dari instansi terkait, Pemerintah Daerah, ataupun Aparat Penegak Hukum. Padahal, dampak membuang air limbah sembarangan dapat merusak lingkungan hidup." Tegas Nana Sujana Akbar kepada Awak Media. 

Nasih kata Nana Sujana Akbar, bahwa Para Pengusaha atau Pengelola Tambak Udang Intensif harus segera membuat IPAL agar perizinan usahanya keluar, dan Pemerintah Daerah bisa melakukan fungsi tugasnya sesuai dengan UU serta Peraturan yang berlaku.

"Contohnya Perizinan para pengusaha atau pengelola Tambak Udang  intensif tersebut harus dikroscek kembali berdasarkan Pasal 60 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kimia lingkungan hidup tanpa izin." Pungkasnya. 

Nana Sujana juga mengajak Pihak terkait dan Pihak berwenang untuk mengkaji hukum atau mempelajari kembali Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 agar lingkungan yang ada di sekitar Kabupaten Pandeglang tidak rusak.

"Tolong disimak oleh Pihak perusahaan, Pengusaha, atau Pengelola Tambak Udang Intensif yang diduga tak punya dokumen perizinan. Apakah Perusahaan Tambak Udang Intensif ini sudah punya izin atau belum, Pemerintah jangan diam saja di saat ada masalah seperti ini." Tandasnya.

( TORIK AZIZ )