CIREBON, Radar Metro — Pekerjaan program bantuan pemerintah di empat desa di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diduga dilaks...
CIREBON, Radar Metro — Pekerjaan program bantuan pemerintah di empat desa di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diduga dilaksanakan tanpa memenuhi standar transparansi dan keselamatan kerja.
Berdasarkan hasil pemantauan Tim Radar Metro bersama Lembaga Aljabar di Desa Sedong Lor, Desa Sedong Kidul, Desa Panongan, dan Desa Karang Wuni pada Sabtu (21/11/2026), ditemukan dua dugaan pelanggaran mendasar di lokasi proyek:
1. Ketiadaan Papan Informasi Proyek
Di lokasi pekerjaan tidak terpasang papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana. Ketiadaan papan informasi ini menyulitkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Di lokasi pekerjaan tidak terpasang papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana. Ketiadaan papan informasi ini menyulitkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
2. Pekerja Tidak Menggunakan APD
Para pekerja konstruksi di lapangan terpantau tidak mengenakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Alat Pelindung Diri (APD), seperti helm proyek, rompi keselamatan, sepatu pengaman (safety shoes), maupun sarung tangan. Kondisi ini berisiko tinggi memicu kecelakaan kerja.
Para pekerja konstruksi di lapangan terpantau tidak mengenakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Alat Pelindung Diri (APD), seperti helm proyek, rompi keselamatan, sepatu pengaman (safety shoes), maupun sarung tangan. Kondisi ini berisiko tinggi memicu kecelakaan kerja.
Tanggapan Lembaga Aljabar
Wakil Ketua Lembaga Aljabar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Sedong, Riko, membenarkan temuan tersebut saat dikonfirmasi usai peninjauan lapangan. Ia menyayangkan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut tidak mematuhi regulasi yang berlaku.
"Saat melakukan pemantauan di empat desa tersebut, terlihat tidak ada papan proyek dan para pekerja pun tidak memakai perlengkapan K3," ujar Riko.
Menurutnya, pemasangan papan proyek merupakan kewajiban agar masyarakat mengetahui sumber dan besaran anggaran yang digunakan. Ia juga meminta dinas terkait segera memberikan teguran kepada pihak pelaksana.
"Ini anggaran dari pemerintah, semestinya setiap pekerjaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pasang papan proyek agar masyarakat tahu sumber anggaran dan nominalnya, jangan sampai terkesan seperti proyek siluman. Kami meminta dinas terkait segera menegur pelaksana yang bertanggung jawab," tegasnya.
Penelusuran Dokumen Program
Berdasarkan dokumen surat resmi bernomor
500.5.3/155/Bddy tertanggal 19 Oktober 2026 yang diterima Tim Radar Metro, kegiatan tersebut tercatat berada di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon.Surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, S.A.P., M.Pd., tersebut merujuk pada kegiatan Temu Usaha Budidaya dalam subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, DKPP Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
Landasan Regulasi
Secara hukum, kewajiban transparansi anggaran dan penerapan keselamatan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- Keterbukaan Informasi Publik: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 2 dan Pasal 9) mewajibkan badan publik membuka akses informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara kepada masyarakat.
- Keselamatan Kerja: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mewajibkan penyedia kerja menyediakan dan memastikan penggunaan APD guna melindungi keselamatan tenaga kerja di area berisiko.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Radar Metro masih berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon guna meminta konfirmasi dan hak jawab resmi terkait temuan tersebut.
Pekerjaan program bantuan pemerintah di empat desa di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diduga dilaksanakan tanpa memenuhi standar transparansi publik serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan hasil pemantauan Tim Radar Metro bersama Lembaga Aljabar di Desa Sedong Lor, Desa Sedong Kidul, Desa Panongan, dan Desa Karang Wuni pada Sabtu (21/11/2026), ditemukan dua dugaan pelanggaran mendasar di lokasi proyek:
1. Ketiadaan Papan Informasi Proyek
Di area pekerjaan tidak terpasang papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, maupun identitas pelaksana. Ketiadaan papan informasi ini menyulitkan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
2. Pekerja Tidak Menggunakan APD
Para pekerja konstruksi di lapangan terpantau tidak mengenakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Alat Pelindung Diri (APD), seperti helm proyek, rompi keselamatan, sepatu pengaman (safety shoes), dan sarung tangan. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi memicu kecelakaan kerja.
Tanggapan Lembaga Aljabar
Wakil Ketua Lembaga Aljabar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Sedong, Riko, membenarkan temuan tersebut saat dikonfirmasi usai peninjauan lapangan. Ia menyayangkan pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran negara tersebut tidak mematuhi aturan yang berlaku.
"Saat melakukan pemantauan di empat desa tersebut, terlihat tidak ada papan proyek dan para pekerja pun tidak memakai perlengkapan K3," ujar Riko.
Menurutnya, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban dasar agar masyarakat mengetahui sumber serta besaran anggaran yang dikelola. Ia mendesak dinas terkait untuk segera turun tangan menegur pihak pelaksana.
"Ini anggaran dari pemerintah, semestinya setiap pekerjaan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Pasang papan proyek agar masyarakat mengetahui sumber anggaran dan nominalnya, jangan sampai terkesan seperti proyek siluman. Kami meminta dinas terkait segera menegur pelaksana yang bertanggung jawab," tegasnya.
Penelusuran Dokumen Program
Berdasarkan dokumen surat resmi bernomor 500.5.3/155/Bddy tertanggal 19 Oktober 2026 yang diterima Tim Radar Metro, kegiatan tersebut berada di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon.
Surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, S.A.P., M.Pd., tersebut merujuk pada kegiatan Temu Usaha Budidaya pada subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, DKPP Kabupaten Cirebon merupakan instansi yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Landasan Regulasi
Secara hukum, kewajiban transparansi anggaran serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan:
1. Regulasi Transparansi dan Standar Jasa Konstruksi:
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 2 dan Pasal 9): Mewajibkan badan publik membuka akses informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara kepada masyarakat.
• Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengatur bahwa pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBN/APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 52): Mewajibkan penyelenggara jasa konstruksi memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
2. Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3/APD):
• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Pasal 3 dan Pasal 14): Mewajibkan pengurus atau pelaksana pekerjaan menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan pekerja memakainya.
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86–87): Menjamin hak setiap pekerja atas perlindungan K3 serta mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3.
• PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Mewajibkan pemberi kerja menerapkan SMK3, termasuk penyediaan fasilitas APD.
• Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): Mewajibkan setiap pekerjaan konstruksi menerapkan SMKK, termasuk penggunaan APD dan pemasangan papan informasi keselamatan.
• Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja: Mempertegas kewajiban pengusaha dalam menyediakan APD secara gratis dan mengawasi penggunaannya di area berisiko.
Desakan Pembenahan di Lapangan
Atas temuan hasil pemantauan tersebut, Tim Radar Metro bersama elemen pemantau menyoroti beberapa poin mendesak untuk segera ditindaklanjuti demi mencegah potensi kecelakaan kerja maupun dugaan penyimpangan anggaran:
1. Tindakan Pengawasan: DKPP Kabupaten Cirebon diharapkan segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan menegur pelaksana maupun penanggung jawab pekerjaan di Desa Sedong Lor, Desa Sedong Kidul, Desa Panongan, dan Desa Karang Wuni.
2. Keterbukaan Informasi: Pelaksana proyek diminta segera memasang papan informasi kegiatan secara terbuka dan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar masyarakat mengetahui sumber serta besaran dana yang digunakan.
3. Penerapan K3: Seluruh pekerja diwajibkan mengenakan perlengkapan K3/APD lengkap selama beraktivitas di lokasi proyek guna mencegah risiko kecelakaan kerja sebelum jatuh korban.
Hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (21/11/2026), Tim Radar Metro masih berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek, ketua kelompok penerima program, serta DKPP Kabupaten Cirebon guna meminta konfirmasi dan hak jawab resmi terkait temuan tersebut.
Pewarta: Agus R. (Kabiro Radar Metro)



COMMENTS