Tender 10 Paket Rp11,52 Miliar Pemkab Kolaka Menuai Sorotan: Waktu Pendaftaran Hanya 2–3 Hari, PUPR Bungkam Saat Dikonfirmasi

KOLAKA, RM 1 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Kolaka membuka 10 paket pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektroni...

KOLAKA, RM

1 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Kolaka membuka 10 paket pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan total nilai sekitar Rp11,52 miliar. Proses ini menuai sorotan publik seiring sejumlah catatan dalam pelaksanaannya.

Dari 10 paket tersebut, lima paket merupakan pekerjaan konstruksi dengan total nilai sekitar Rp10,07 miliar yang menggunakan metode Tender. Lima paket lainnya merupakan jasa konsultansi badan usaha konstruksi dengan total sekitar Rp1,45 miliar yang menggunakan metode Seleksi.

Paket pekerjaan konstruksi meliputi:

- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Tandebura–Gunung Sari (Lanjutan) — Rp3,064 miliar

- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Tambea–Tambea — Rp2,605 miliar

- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Tanggeau–Tanggeau — Rp2,007 miliar

- Preservasi Jalan Long Segmen Wilayah Utara (Tambahan) — Rp1,634 miliar

- Pembangunan Jalan Desa Tondowolio — Rp762,537 juta

Paket jasa konsultansi meliputi:

- Pemutakhiran Dokumen RISPAM Kabupaten Kolaka — Rp300 juta

- DED Rehabilitasi Kantor Lurah Lamokato — Rp249,769 juta

- DED Kantor NU — Rp149,890 juta

- DED Revitalisasi Stadion Gelora 45 — Rp399,855 juta

- DED Lanskap Kawasan Masjid Agung, Gedung MUI, dan Islamic Center Kabupaten Kolaka — Rp349,8 juta

Catatan pertama: Batas akhir pendaftaran paket konsultansi jatuh pada 29 September 2026 pukul 07.59 WITA, dan paket konstruksi pada 30 September 2026 pukul 07.59 WITA. Sementara informasi pengadaan ini baru diumumkan secara luas pada 27 September 2026. Artinya, calon peserta hanya memiliki waktu 2–3 hari untuk menyiapkan dokumen penawaran. Jangka waktu ini menimbulkan pertanyaan publik apakah sudah cukup bagi calon peserta, terutama dari luar daerah, untuk berpartisipasi.

Catatan kedua: Dua dari lima paket konstruksi menyertakan keterangan “(Lanjutan)” dan “(Tambahan)”, yang mengindikasikan perpanjangan dari kontrak sebelumnya. Publik mempertanyakan apakah evaluasi kinerja kontraktor pada pekerjaan terdahulu telah dilakukan secara terbuka sebelum paket tersebut dilelang kembali.

Catatan ketiga: Nilai sejumlah paket konsultansi tercatat tepat di bawah batas satuan miliar atau ratusan juta — Rp399,855 juta, Rp349,8 juta, Rp249,769 juta, dan Rp149,890 juta. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan nilai tersebut mempertimbangkan ambang batas ketentuan pengadaan yang berlaku.

Catatan keempat: Dua paket konsultansi menyangkut penyusunan dokumen teknis untuk fasilitas keagamaan dan kemasyarakatan yang dibiayai dari anggaran daerah. Publik mempertanyakan dasar hukum serta skala prioritas penggunaan anggaran untuk kebutuhan tersebut.

Catatan kelima: Saat media melakukan upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Kolaka terkait catatan-catatan di atas, hingga rilis ini diturunkan belum ada tanggapan yang diterima. Sikap bungkam ini makin memperluas daftar pertanyaan publik atas transparansi proses pengadaan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah paket tender jalan di lingkungan PUPR Kolaka juga telah disorot karena harga pembanding yang dinilai minim dalam dokumen evaluasi. Masyarakat meminta LKPP, Inspektorat Kabupaten Kolaka, dan Kejaksaan Negeri Kolaka untuk mengawasi jalannya proses pengadaan ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah.

Seluruh catatan di atas merupakan sorotan dan pertanyaan publik berdasarkan data SPSE yang dipublikasikan, belum merupakan temuan pelanggaran yang terbukti secara sah di hadapan hukum. Pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka, Unit Layanan Pengadaan, Dinas PUPR, maupun pihak terkait lainnya berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai asas praduga tak bersalah. Redaksi akan memuat tanggapan tersebut apabila diterima.