TNI PAKSA MATIKAN KAMERA MEDIA DI LAHAN ULAYAT PARDOMUAN: "WALAU Kau Media", Klaim Ada Surat Larangan Bupati Tapi Tak Bisa Tunjukkan

PADANG LAWAS UTARA, RM 17 SEPTEMBER 2026 – Prinsip kebebasan pers dan transparansi publik kembali diinjak-injak di Dusun Pardomuan, Desa Uju...

PADANG LAWAS UTARA, RM

17 SEPTEMBER 2026 – Prinsip kebebasan pers dan transparansi publik kembali diinjak-injak di Dusun Pardomuan, Desa Ujung Batu Julu. Pada Rabu (17/9/2026), seorang personel TNI yang turun dari mobil operasional PT Sumatera Riang Lestari (SRL) secara arogan memerintahkan wartawan media untuk mematikan kamera saat sedang melakukan peliputan. Ironisnya, tindakan represif terhadap pers ini terjadi di tengah klaim perusahaan bahwa mereka "taat hukum", sementara security swasta mereka bebas merekam aktivitas warga tanpa hambatan.

AROGANSI SERAGAM: "WALAU KAU DARI MEDIA"

Insiden bermula ketika wartawan Berindo mencoba mendokumentasikan kehadiran personel TNI di lokasi sengketa lahan ulayat 2.050 hektare. Seorang prajurit yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai anggota Kodim Gunung Tua bernama Daulay, langsung menunjuk kamera dan memerintahkan: "Matikan HP-mu! Walaupun kau dari media."

Perintah ini jelas melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik TNI yang mewajibkan aparatur negara bersikap terbuka dan menghormati tugas jurnalis. Pertanyaannya: Mengapa TNI merasa berhak menyensor pemberitaan di tanah ulayat yang status hukumnya masih dalam proses penyelesaian Reforma Agraria? Apakah ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari publik mengenai kehadiran militer di lahan eks-konsesi PT SRL?

KLAIM SURAT LARANGAN: FANTASI ATAU FAKTA?

Saat dimintai pertanggungjawaban oleh LSM Penjara dan warga, TNI Daulay mengklaim bahwa kehadirannya adalah "tugas negara" dan menyebutkan adanya "Surat Larangan Beraktivitas dari Bupati Padang Lawas Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)".

Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen tersebut sebagai bukti legalitas pembatasan aktivitas warga, ia gagal menunjukkannya. Klaim tanpa bukti ini sangat berbahaya. Jika surat itu ada, mengapa Pemkab Paluta dan KLHK tidak pernah merilisnya secara resmi? Jika tidak ada, maka TNI Daulay telah menyebar informasi palsu untuk menakuti warga dan melegitimasi presence militer di area sengketa perdata.

PENYALAHGUNAAAN ASET NEGARA UNTUK KEPENTINGAN SWASTA?

Foto yang beredar menunjukkan personel TNI turun dari mobil Mitsubishi Triton putih milik PT SRL (plat BM 8745 OK). Ini memunculkan pertanyaan serius:

Mengapa TNI menggunakan kendaraan operasional perusahaan yang izin konsesinya sudah DICABUT oleh Satgas PKH Presiden Prabowo?

Apakah ini bentuk dukungan terselubung bagi PT SRL untuk tetap menguasai lahan meski secara hukum sudah tidak memiliki hak?

Di mana batas tegas antara "tugas negara" dan "menjaga aset korporasi"?

KONTRADIKSI STATUS LAHAN: "KITA TIDAK BISA BILANG IZINNYA DICABUT"

Puncak kejanggalan terjadi ketika warga mengingatkan bahwa izin PT SRL telah resmi dicabut oleh pemerintah pusat. Alih-alih mengakui fakta hukum tersebut, salah satu personel TNI justru berkata: "Kita tidak bisa bilang izinnya dicabut."

Pernyataan ini bertentangan dengan SK Satgas PKH Nomor SK.645/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022 dan instruksi Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo tentang penertiban kawasan hutan. Jika aparat TNI di lapangan saja "tidak bisa bilang" izin dicabut, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada proses hukum yang adil? Ini indikasi kuat bahwa ada upaya sistematis untuk mempertahankan status quo demi kepentingan bisnis, mengabaikan mandat reforma agraria.

DOUBLE STANDARD: SECURITY BEBAS REKAM, MEDIA DISENSOR

Yang lebih memalukan adalah double standard yang terjadi di lapangan. Sementara wartawan dipaksa mematikan kamera, security PT SRL justru leluasa merekam setiap gerak-gerik petani, membuat dokumentasi video.

Ketua Koperasi KPTAM, Basiruddin Harahap, menegaskan dalam surat edaran resmi (No: 02/KPTAM/VIII/2026) bahwa seluruh anggota dilarang menebang pohon atau membakar semak, dan berkomitmen menjalankan kegiatan secara tertib sesuai arahan pengurus. Fakta ini membuktikan bahwa warga berusaha taat aturan, sementara pihak yang seharusnya melindungi (TNI) justru bertindak anarkis terhadap pers.

TUNTUTAN TEGAS

Masyarakat Dusun Pardomuan, LSM Penjara, dan Aliansi Media Independen menuntut:

Klarifikasi & Sanksi untuk TNI Daulay: Kodim Gunung Tua dan Polresta Paluta harus memeriksa tindakan arogan TNI Daulay yang menyensor pers. Minta maaf publik dan berikan sanksi tegas jika terbukti melanggar kode etik.

Buktikan Existensi "Surat Larangan": Bupati Paluta dan KLHK Sumut wajib klarifikasi: Apakah benar ada surat larangan aktivitas di Dusun Pardomuan? Jika YA, tunjukkan dokumennya. Jika TIDAK, tegur TNI yang membuat klaim palsu.

Stop Penggunaan Kendaraan PT SRL oleh TNI: TNI tidak boleh lagi menggunakan aset perusahaan yang izinnya sudah dicabut. Ini merusak citra netralitas dan profesionalisme TNI.

Akui Status Pencabutan Izin PT SRL: Aparat di lapangan harus sinkron dengan kebijakan Pusat. Jangan biarkan oknum TNI menjadi "pengacara" bagi korporasi yang sudah kehilangan legitimasi hukum.

Kebebasan pers adalah nyawa demokrasi. Jika di tanah ulayat saja wartawan dibungkam dengan dalih "tugas negara", maka reformasi agraria hanya akan menjadi omong kosong di atas kertas. Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut, bola panas ini sekarang ada di tangan Anda.

Tj