Surat KSO Agrinas Beredar di Warga, RT Kirim ke Orang Tertentu Tanpa Nama Penerima — Dasar Penyalurannya Dipertanyakan, PJ Desa Sei Meranti Belum Menjawab

LABUHANBATU SELATAN, RM Sebuah surat pemberitahuan terkait pelaksanaan pengelolaan dan operasional lahan perkebunan di kawasan eks PT Sinar ...

LABUHANBATU SELATAN, RM

Sebuah surat pemberitahuan terkait pelaksanaan pengelolaan dan operasional lahan perkebunan di kawasan eks PT Sinar Belantara Indah (SBI) beredar di tengah masyarakat Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Yang menjadi sorotan bukan hanya isi surat tersebut, tetapi juga cara surat itu disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima, surat tersebut disampaikan oleh aparat lingkungan/RT kepada warga tertentu, namun pada salinan yang diterima masyarakat tidak tercantum secara jelas nama penerima surat.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: atas dasar pendataan apa surat tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu, siapa yang menentukan penerimanya, dan apakah seluruh warga yang memiliki hubungan atau kepentingan atas lahan tersebut memperoleh pemberitahuan dengan mekanisme yang sama?

Isi Surat Menyebut Pengelolaan Lahan Eks SBI

Dalam dokumen yang beredar, terdapat surat dari PT Bina Olah Sawit Sejahtera (BOS), KSO Agrinas Eks Sinar Belantara Indah (SBI) dengan judul “Surat Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Operasional Lahan Kebun di Kawasan Eks SBI”.

Surat tersebut tertanggal 27 September 2026 dan menyebut kegiatan pengelolaan serta operasional perkebunan pada kawasan eks SBI.

Dokumen lain yang ikut beredar adalah Surat Penugasan Sementara Pengelolaan Kebun PT Sinar Belantara Indah, tertanggal 4 Agustus 2026, yang ditandatangani Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Dalam salinan surat penugasan tersebut disebutkan adanya penugasan kepada PT Bina Olah Sawit Sejahtera untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kebun atas lahan PT Sinar Belantara Indah dengan luas yang tercantum sekitar ±4.650 hektare, dengan sejumlah ruang lingkup pekerjaan, termasuk pengelolaan perkebunan, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan penjualan TBS.

Dokumen itu juga menyebut target produksi minimal 3.321 ton per bulan untuk kemudian dievaluasi kembali.

Secara nasional, penertiban kawasan hutan memang memiliki landasan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang antara lain mengatur penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset. Namun, penerapan kebijakan tersebut terhadap lokasi tertentu tetap membutuhkan kejelasan mengenai objek lahan, dasar penugasan, serta mekanisme pelaksanaannya. 

Pertanyaan Justru Muncul dari Cara Surat Disampaikan

Masyarakat kini mempertanyakan keterlibatan aparat desa/RT dalam penyampaian surat tersebut.

Pasalnya, jika surat tersebut merupakan pemberitahuan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dalam jumlah ribuan hektare dan berpotensi menyangkut kepentingan masyarakat, seharusnya terdapat mekanisme penyampaian yang transparan, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk siapa yang menjadi penerima dan berdasarkan data apa penerima ditentukan.

Tidak dicantumkannya nama penerima pada surat yang diterima warga juga menimbulkan tanda tanya.

Apakah surat tersebut memang ditujukan kepada warga tertentu? Jika iya, siapa yang menetapkan daftar penerimanya? Apakah berdasarkan data kepemilikan, penguasaan lahan, SKT, atau data lain?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena persoalan lahan eks SBI selama ini diketahui memiliki sejarah dan kepentingan masyarakat yang cukup kompleks.

PJ Desa Sei Meranti Dikonfirmasi, Pesan Dibaca tetapi Belum Dijawab

Untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa, konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada PJ Kepala Desa Sei Meranti, Rahmat, pada 29 September 2026.

Pertanyaan yang disampaikan antara lain mengenai dasar atau penilaian apa yang digunakan sehingga surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada masyarakat tertentu melalui aparat RT, serta apakah pemerintah desa memiliki data atau daftar warga yang menjadi penerima pemberitahuan tersebut.

Namun hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut telah dibaca, ditandai dengan centang biru, tetapi belum mendapatkan jawaban dari PJ Kepala Desa Sei Meranti.

Sikap tersebut membuat pertanyaan masyarakat belum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah desa.

Masyarakat Minta Transparansi, Bukan Sekadar Surat Beredar

Masyarakat tidak hanya membutuhkan surat pemberitahuan, tetapi juga kejelasan mengenai dasar hukum, dasar pendataan, objek lahan, status penguasaan lahan, serta siapa saja yang berhak atau berkepentingan menerima pemberitahuan.

Terlebih, PT Agrinas Palma Nusantara sendiri secara resmi menyatakan bahwa pengelolaan lahan dilakukan dalam konteks penataan dan pengelolaan aset yang dipercayakan kepada perusahaan. 

Karena itu, setiap pelaksanaan di lapangan semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik baru.

Pertanyaan publik kini sederhana: jika memang prosedurnya jelas, mengapa dasar penentuan warga penerima surat tidak dijelaskan secara terbuka?

Hingga berita ini diterbitkan, PJ Desa Sei Meranti Rahmat belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah dibaca pada 29 September 2026.

Berita ini terbuka untuk klarifikasi dan hak jawab dari PJ Desa Sei Meranti, aparat RT, PT Bina Olah Sawit Sejahtera maupun PT Agrinas Palma Nusantara terkait mekanisme penyampaian surat, dasar pendataan penerima, serta status dan dasar pengelolaan lahan yang dimaksud. TJS