Pemerintahan Labusel Dikritik Tajam: Warga Pertanyakan Janji Pembangunan, Akses Jalan hingga Listrik

LABUHANBATU SELATAN, RM Kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali mencuat. Keluhan masyarakat disam...

LABUHANBATU SELATAN, RM

Kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali mencuat. Keluhan masyarakat disampaikan secara terbuka melalui media sosial sekaligus dituangkan dalam dokumen aspirasi yang ditujukan kepada pihak legislatif daerah.

Dalam unggahan  Zainuddin Panjaitan yang beredar di Facebook masyarakat melalui Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian serius dari pemerintah daerah, mulai dari akses jalan, fasilitas olahraga, lahan masyarakat hingga persoalan jaringan listrik (PLN). Kamis 03 September 2026.

Kritik tersebut bahkan disampaikan dengan nada kecewa. Masyarakat mempertanyakan kehadiran pemerintah yang menurut mereka belum dirasakan secara nyata, khususnya oleh warga di wilayah yang disebut sebagai kawasan pelosok dan tiga dusun di Labusel.

Apa yang Dipersoalkan?

Sedikitnya terdapat tiga agenda utama yang disuarakan masyarakat, yakni:

Pembukaan lahan kolektif untuk fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya.

Perbaikan akses jalan untuk mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.

Pembenahan atau penataan lahan masyarakat yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, persoalan PLN dan akses listrik juga menjadi sorotan. Masyarakat meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak dijadikan alasan karena status kawasan.

“Satu lagi Pak, mohon cepat selesaikan masalah PLN kami. Jangan karena kawasan hutan dianggap kami monyet yang tidak bisa mendapatkan listrik,” demikian salah satu pernyataan yang beredar dalam unggahan tersebut.

Pernyataan itu menggambarkan kekecewaan masyarakat yang merasa persoalan dasar seperti listrik masih belum mendapatkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Warga Merasa Sudah Mendukung, Tetapi Kecewa

Kritik semakin tajam karena masyarakat merasa selama ini telah memberikan dukungan terhadap pemerintah dan kepemimpinan daerah. Namun, mereka mempertanyakan sejauh mana dukungan tersebut berbanding lurus dengan pembangunan yang dirasakan langsung di lapangan.

Masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka menginginkan pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan dan janji pembangunan, tetapi benar-benar turun melihat kondisi masyarakat secara langsung.

“Pajaknya mau kita bangun, mau tak bangun peduli pun tidak,” demikian substansi kekecewaan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Kalimat tersebut menjadi kritik keras terhadap pemerintah daerah agar tidak hanya melihat masyarakat sebagai objek pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka.

Mengapa Kritik Ini Muncul?

Kritik muncul karena sejumlah kebutuhan masyarakat dinilai belum memperoleh kepastian penyelesaian. Dokumen yang terlihat dalam unggahan juga memuat uraian mengenai persoalan pembangunan, pelayanan publik, akses jalan, lahan masyarakat dan kelistrikan.

Masyarakat meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi di atas kertas. Mereka menginginkan adanya tindakan konkret, jadwal penyelesaian yang jelas dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Siapa yang Diminta Bertanggung Jawab?

Sorotan diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama instansi terkait, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam persoalan jalan, pertanahan dan kelistrikan.

Di sisi lain, DPRD Labusel juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

Bagaimana Penyelesaiannya?

Masyarakat meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan tersebut. Mereka menginginkan adanya dialog langsung dengan masyarakat, pengecekan kondisi lapangan, kejelasan status lahan, perbaikan infrastruktur serta solusi konkret terhadap persoalan PLN.

Sebab, pembangunan daerah pada akhirnya bukan hanya diukur dari proyek yang berdiri di pusat pemerintahan, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat di pelosok merasakan manfaat pembangunan.

Kritik ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Labusel. Ketika masyarakat sudah menyampaikan aspirasi secara terbuka bahkan melalui dokumen resmi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan jawaban normatif.

Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti: jalan yang diperbaiki, listrik yang menyala, fasilitas umum yang tersedia, kepastian terhadap lahan masyarakat dan pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan warga.

Jika persoalan tersebut terus berlarut tanpa kepastian, wajar apabila muncul pertanyaan publik: untuk siapa pembangunan Labuhanbatu Selatan sebenarnya dijalankan? (TJS)