GPI DESAK PEMKAB SUBANG UNTUK SERIUS BENTUK BNNK DALAM MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

SUBANG, RM Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Subang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, khususnya Badan Kes...

SUBANG, RM

Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Subang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Subang, untuk lebih serius dan segera mengambil langkah konkret dalam mendorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Subang.

PD GPI Kabupaten Subang menilai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Subang masih belum menunjukkan langkah konkret menuju terbentuknya BNN di tingkat kabupaten.

Menurut PD GPI Subang, langkah tersebut seharusnya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, tetapi perlu dilanjutkan dengan tahapan yang lebih konkret dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan kajian kebutuhan, koordinasi dengan BNN Provinsi dan BNN Republik Indonesia, serta mempersiapkan pengusulan pembentukan BNN Kabupaten Subang sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, Diny Khoerudin, yang akrab disapa Pidi, menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Pemkab Subang hingga kini belum menunjukkan keseriusan yang maksimal dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan narkotika. Ada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP Nomor 40 Tahun 2013, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata, bukan hanya sebatas kegiatan seremonial,” ujar Pidi saat dikonfirmasi oleh media (Sabtu, 29/08/2026).

Pidi menegaskan, keberadaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Subang harus diikuti dengan program yang jelas, terukur, transparan dan berkelanjutan.

“Kami melihat Pemkab Subang melalui Bakesbangpol masih lambat dalam mendorong proses pembentukan BNN Kabupaten Subang. Memang sudah ada kegiatan P4GN, tetapi dalam konteks penanganan peredaran gelap narkotika, masyarakat juga perlu melihat langkah yang lebih komprehensif dan terukur. Jangan sampai pemberantasan hanya terlihat dari sisi penindakan kepolisian, sementara pemerintah daerah atau P4GN dan Bakesbangpol Subanv lebih banyak berhenti pada kegiatan sosialisasi dan itupun tidak transparan titik sosialisasinya dimana saja dan berapa anggarannya yang sudah diserap, apalagi tahapan untuk realisasi Kajian Akademis dan Naskah Akademis tidak kunjung di realisasi,” katanya.

PD GPI Subang juga mempertanyakan transparansi pelaksanaan program sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan pemerintah daerah, terutama mengenai lokasi dan jumlah kegiatan, sasaran kegiatan, capaian program, serta penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

“Kami mempertanyakan berapa titik sosialisasi yang telah dilakukan setiap tahun, di mana saja lokasinya, siapa sasaran kegiatannya, apa hasil dan evaluasinya, serta berapa anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah, terlebih jika berkaitan dengan upaya melindungi generasi muda dari narkoba,” tegas Pidi.

Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam aspek pencegahan, fasilitasi, koordinasi, edukasi, rehabilitasi serta penguatan kebijakan P4GN sesuai kewenangannya.

PD GPI Subang juga menegaskan bahwa dorongan pembentukan BNN Kabupaten Subang bukan berarti meminta Bupati secara sepihak membentuk BNNK, melainkan meminta Pemkab Subang secara aktif memfasilitasi, mengoordinasikan dan mendorong proses pengusulan pembentukan BNN Kabupaten Subang kepada pihak yang berwenang sesuai regulasi.

Sementara itu, Komandan Koordinator Daerah Brigade Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, Yogi Parmana, yang akrab dipanggil Igoy, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Kami akan terus mengawal agar Pemkab Subang segera mengambil langkah konkret dan mempercepat seluruh tahapan yang diperlukan sesuai regulasi untuk mengusulkan pembentukan BNN Kabupaten Subang kepada BNN Republik Indonesia,” ujar Igoy.

Ia menilai keberadaan lembaga BNN di tingkat kabupaten akan menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat sinergi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Subang.

“Jangan sampai kita baru bertindak ketika kasus peredaran gelap narkoba semakin meningkat dan dampaknya semakin luas. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Subang,” katanya.

PD GPI Kabupaten Subang meminta Pemkab Subang, khususnya Bakesbangpol, untuk membuka informasi dan menunjukkan kepada publik sejauh mana tahapan yang telah dilakukan terkait rencana pembentukan BNN Kabupaten Subang.

GPI Subang juga mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan koordinasi secara resmi dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan BNN Republik Indonesia, melakukan kajian kebutuhan secara objektif, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta menindaklanjuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

PD GPI Kabupaten Subang menegaskan akan terus mengawal, mengawasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat dalam upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Subang.

Novian