PT Berkah Kedamin Jaya Terancam Sanksi Berat Jika Terbukti Langgar Aturan Ketenagakerjaan

SINTANG, RM PT Berkah Kedamin Jaya, pengelola SPBU 64.786.20 di wilayah Sintang, berpotensi dikenakan sanksi tegas jika terbukti melakukan p...

SINTANG, RM

PT Berkah Kedamin Jaya, pengelola SPBU 64.786.20 di wilayah Sintang, berpotensi dikenakan sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan maupun kesalahan prosedur hubungan industrial. Ancaman sanksi meliputi tiga kategori utama, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana berupa denda maupun kurungan penjara, serta kewajiban penuh membayar kompensasi dan ganti rugi kepada pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

 

Kekhawatiran atas dugaan pelanggaran ini muncul setelah adanya indikasi bahwa perusahaan belum menyusun Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama, melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang sah, serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja yang dihentikan.

 

Hal ini didasarkan pada surat permohonan mediasi resmi yang diajukan oleh Enda Kusdiati kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang pada Juli 2026. Dalam surat bertanda tangan sendiri tersebut, Enda yang bekerja sebagai Operator Nosel Pertalite di SPBU 64.786.20 Jalan Sintang–Putusibau, Desa Jerora, Kecamatan Sintang, menyampaikan kronologi peristiwa secara rinci.

 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, Enda mulai bekerja di lokasi tersebut sejak 17 November 2025. Namun pada 13 Juni 2026, ia diberhentikan secara sepihak hanya melalui pemberitahuan lisan dari manajer SPBU tanpa disertai alasan yang jelas maupun dokumen resmi. Selama masa pengabdiannya, ia juga tidak pernah menerima teguran lisan maupun surat peringatan tahap pertama, kedua, hingga ketiga sebagaimana diatur dalam tata cara pemutusan hubungan kerja. Lebih lanjut, hak-hak yang seharusnya diterima pekerja yang di-PHK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 belum dibayarkan sama sekali.

 

Tindakan perusahaan dinilai telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Oleh karena itu, Enda memohon kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang untuk memfasilitasi pertemuan mediasi dengan pihak manajemen PT Berkah Kedamin Jaya, serta memberikan kepastian hukum agar hak-haknya sebagai pekerja dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Bersama surat permohonan ini, pelapor juga melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas sah.

Lp