Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Aktivitas Galian C di Samboja Jadi Sorotan, Warga Minta Polda Kaltim Bersama Mabes Polri Bertindak

SAMBOJA(KUTAI KARTANEGARA), RM Warga Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, meminta aparat penegak hukum s...

SAMBOJA(KUTAI KARTANEGARA), RM

Warga Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan aktivitas penambangan pasir (galian C) tanpa izin yang disebut masih berlangsung di kawasan Handil Berkat RT 1. Lokasi tersebut berada di gang samping Masjid Nurul Falah, sekitar lima kilometer dari Jalan Poros Samboja–Muara Jawa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, aktivitas penambangan diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator dengan mobilitas puluhan truk pengangkut pasir yang keluar masuk setiap hari. Warga menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan debu, serta berdampak terhadap lingkungan apabila tidak memiliki perizinan dan tidak dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah warga juga menyebut nama H. Rapi sebagai pihak yang diduga mengelola kegiatan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

 

Warga mengaku heran karena aktivitas yang diduga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih beroperasi dan berpindah-pindah lokasi di wilayah Samboja tanpa adanya tindakan hukum yang diketahui masyarakat. Mereka berharap aparat segera memastikan legalitas kegiatan tersebut melalui penyelidikan yang profesional, objektif, dan transparan.

Salah seorang tokoh masyarakat Samboja berinisial RH (56) mengatakan lalu lintas truk pengangkut pasir terlihat hampir setiap hari.

"Hampir setiap hari puluhan truk keluar masuk. Sebagian bahkan melintas di depan SPBU Pemedas. Kami berharap aparat segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas kegiatan tersebut dan menindak apabila ditemukan pelanggaran," ujarnya.

Masyarakat meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status perizinan, lokasi penambangan, serta dugaan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin, penanganannya dapat mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu, apabila terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, penegakan hukum juga dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

Sejumlah warga Samboja berharap Polda Kalimantan Timur dan Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan aktivitas tersebut. Warga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lp