Tanpa Prosedur Pembahasan Dewan, Pembangunan Poltek Diduga Melanggar Aturan.

Seruyan, radarmetronews.com. Sudah semestinya bahwa setiap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan harus melalui mekanisme, yakni di ajuka...

Seruyan, radarmetronews.com.

Sudah semestinya bahwa setiap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan harus melalui mekanisme, yakni di ajukan dulu ke parlemen untuk diakukan pembahasan oleh wakil rakyat. Hal itu dilakukan guna menghindari berbagai macam terjadinya pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Namun apa yang terjadi bila proyek tidak di ajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Hal ini jelas sebuah pelanggaran, terebih kalau proyek tersebut menelan anggaran milyaran rupiah.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dengan proses pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan tersebut memang sangat dibutuhkan dan tepat sasaran. Terlebih lagi kalau proyek tersebut belum dapat dikatakan urgen.

Sebagai Kabupaten yang masih muda, masih banyak diperlukan dana segar untuk membangun infrastruktur untuk menunjang sarana dan prasarana pemerintah. Masih jelas dalam ingatan masyarakat seruyan, dulu juga dibangun gedung yang sedia diperuntukkan untuk gedung kampus sekolah tinggi. Sampai sekarang gedung itu hanya jadi bangunan mubazir.  Kenapa harus membangun gedung baru, sedang yang ada saja tak terurus. 

Permasahan ini pernah dibawa oleh wakil rakyat, dengan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengetahui urgensinya pembangunan gedung itu dan mengapa tidak di ajukan RKU untuk dilakukan pembahasan. Saat sidang pansus dewan, hadir pula aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dan dewan sudah merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang wakil rakyat Yakni Harsandi, ST dari fraksi Golongan Karya (Golkar). Menurut Sandi panggilan akrabnya beberapa waktu saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu mengatakan "awalnya mereka mengatakan bahwa hal itu murni dana yayasan, namun setelah kami lakukan sidak di poltek (politeknik) dan kami lakukan Pansus (Rapat Khusus) ternyata disana ditemukan beberapa bangunan yang bersumber dari APBD murni, totalnya itu 5, 8 milyar", katanya.

"Setelah kami lakukan crosscheck ternyata dana itu masuk di saat kami mau rapat anggaran perubahan. Lalu kami terbaca di situ bahwa dana pembangunan poltek dengan anggaran 5,8 milyar. Padahal kami tidak membahas dan memang belum pernah di ajukan. Maka kami ajukan RDP lagi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Waktu kami membahas APBD murni, kami tidak ada membaca ada anggaran pengajuan pembangunan poltek. Ternyata setelah kami RDP Kabidnya, Kadisnya, mengaku bahwa hal itu disisispan oleh Bupati sendiri di saat hendak pembuatan RKA. Hal itu merupakan kepentingan bupati saja, tanpa ada persetujuan dewan dan tanpa ada pembahasan dewan. Kami menganggap bahwa pembangunan poltek itu bermasalah"  pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Budi Rahman, SIP, MAP ketika dikonfirmasi sering tidak berada ditempat. Kalau pun ada dikantornya, selalu mendapatkan jawaban dari staf yang jaga "bapak lagi sibuk atau bapak lagi zoom meeting". Ke engganan oknum kepala dinas ini untuk menemui Radarmetronews.com patut menjadi pertanyaan. Apakah yang bersangkutan memang sengaja menghindar atau ada sesuatu yang disembunyikan. 

(fendi)