YLBH-MERAH PUTIH TASIKMALAYA :“JIKA UANG NEGARA DISIMPANGKAN, MAKA JABATAN BUKAN TAMENG HUKUM”

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Polemik pembangunan SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan opini d...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Polemik pembangunan SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan opini di media sosial atau perang narasi antar kelompok. Persoalan ini telah masuk ke wilayah serius: pengawasan penggunaan uang negara.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal Endra Rusnendar SH selaku Pembina YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menegaskan, "Bahwa, pelaporan resmi kepada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya bukanlah tindakan menyerang pihak tertentu, melainkan langkah konstitusional untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang bersumber dari APBN Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Pelaporan tersebut lahir akibat munculnya dua pemberitaan yang saling bertolak belakang. Satu pihak menyampaikan adanya dugaan penyimpangan anggaran pembangunan SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya, sementara pihak lain menyatakan tidak ada penyimpangan sama sekali.

Menurut YLBH-Merah Putih Tasikmalaya, dalam negara hukum, kontradiksi atas penggunaan uang negara tidak boleh diselesaikan dengan opini, penggiringan narasi, ataupun pembelaan emosional di media sosial.

> “Yang menentukan ada atau tidaknya penyimpangan bukan simpatisan, bukan komentator Facebook, dan bukan pihak yang merasa paling tahu. Yang menentukan adalah fakta hukum, audit, dan proses klarifikasi oleh lembaga negara yang berwenang.”

SK GUBERNUR ADALAH MANDAT NEGARA, BUKAN SEKADAR FORMALITAS

Berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15295/HK.02.03/PSMA tanggal 26 Juni 2025 tentang Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 11 Tasikmalaya Tahun 2025, struktur kepanitiaan pembangunan diisi oleh sejumlah ASN aktif dan pejabat yang diberi mandat resmi negara.

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menegaskan: SK gubernur bukan lembar pajangan administratif. SK tersebut adalah dasar legal yang melekatkan:

- kewenangan,

- tanggung jawab jabatan,

- tanggung jawab administrasi,

- hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Karena itu, apabila di kemudian hari ditemukan:

- mark up anggaran,

- proyek fiktif,

- kekurangan volume,

- manipulasi progres pekerjaan,

- pengondisian pengadaan,

- atau penyalahgunaan kewenangan,

maka seluruh pihak dalam rantai kepanitiaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.

PENANGGUNG JAWAB, KETUA, BENDAHARA, DAN LOGISTIK MEMILIKI RISIKO HUKUM SERIUS

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menilai posisi:

- Penanggung Jawab,

- Ketua Panitia,

- Bendahara,

- serta Sekretaris/Logistik,

merupakan titik sentral dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Penanggung Jawab

Memiliki kewajiban:

- memastikan legalitas administrasi,

- mengendalikan pelaksanaan,

- melakukan monitoring,

- serta menjamin penggunaan anggaran sesuai aturan.

Ketua Panitia

Memiliki kendali operasional:

- progres pekerjaan,

- kualitas pembangunan,

- kesesuaian spesifikasi,

- hingga pengawasan teknis lapangan.

Bendahara

Berkaitan langsung dengan:

- pencairan dana,

- pembukuan,

- SPJ,

- transaksi keuangan,

- dan pertanggungjawaban anggaran negara.

Sekretaris/Logistik

Menguasai:

- dokumen proyek,

- administrasi kegiatan,

- distribusi material,

- serta arsip pelaksanaan pembangunan.

> “Dalam perkara tindak pidana korupsi, hukum tidak hanya melihat siapa yang memegang palu proyek, tetapi juga siapa yang mengetahui, membiarkan, mengendalikan, dan menikmati.”

ASN TUNDUK PADA PP NOMOR 94 TAHUN 2021

Karena mayoritas struktur kepanitiaan merupakan ASN aktif, maka seluruh tindakan mereka tunduk pada:

- UU ASN,

- UU Administrasi Pemerintahan,

- UU Keuangan Negara,

- UU Tipikor,

- dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

PP Nomor 94 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa ASN wajib:

- jujur,

- profesional,

- akuntabel,

- menjaga integritas,

- serta dilarang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.

Apabila terbukti:

- melakukan penyimpangan,

- menyalahgunakan jabatan,

- melakukan pembiaran,

- terlibat persekongkolan,

- atau mengondisikan proyek,

maka konsekuensinya bukan hanya etik dan moral.

ASN dapat dijatuhi:

- hukuman disiplin ringan,

- hukuman disiplin sedang,

- hukuman disiplin berat,

- penurunan jabatan,

- pembebasan dari jabatan,

- hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Dan apabila ditemukan unsur:

- perbuatan melawan hukum,

- penyalahgunaan kewenangan,

- atau kerugian keuangan negara,

maka persoalan tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

YLBH: JANGAN BANGUN OPINI UNTUK MENGKERDILKAN PROSES HUKUM

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya juga menyoroti munculnya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini seolah pelaporan kepada kejaksaan merupakan tindakan keliru, bahkan merendahkan institusi penegak hukum hanya sebagai “tukang koreksi berita”.

Menurut YLBH-Merah Putih Tasikmalaya, narasi semacam itu sangat berbahaya bagi pendidikan hukum publik karena secara tidak langsung meremehkan fungsi pengawasan negara terhadap penggunaan anggaran publik.

> “Kejaksaan bukan alat legitimasi kelompok mana pun. Kejaksaan adalah institusi negara yang memiliki kewenangan melakukan telaah, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan keuangan negara.”

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari proses klarifikasi hukum ketika uang negara dipersoalkan publik.

NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH OPINI

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya memastikan akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional, profesional, dan terbuka demi menjaga:

- transparansi,

- akuntabilitas,

- serta marwah penegakan hukum.

> “Jika semua merasa benar, maka biarkan hukum bekerja. Tetapi jangan pernah mencoba membungkam pertanyaan publik dengan opini, tekanan sosial, atau penggiringan narasi.”

YLBH-MERAH PUTIH TASIKMALAYA

“Uang Negara Wajib Dipertanggungjawabkan. Jabatan Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Hukum.”

- Endra R